Jakarta –
Pemerintah Provinsi Aceh bersurat kepada dua lembaga PBB, UNDP dan UNICEF, untuk bantuan penanganan bencana di wilayah terdampak banjir hingga longsor. Mendagri Tito Karanavian sudah mempelajari surat tersebut.
“Kami sudah mengecek yang ke UNDP dan UNICEF berkomunikasi dengan pemerintah Aceh. Bahwa surat itu sudah kami baca dan juga ada tembusan ke Kemendagri. Surat itu ditandatangani barcode, jadi tanda tangan elektronik dan Pak Gubernur Muzakir Manaf ini menyatakan di media bahwa beliau tidak mengetahui itu. Jadi staf yang menyampaikan surat tersebut,” kata Tito di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Kemendagri telah mengecek substansi surat tersebut. Tito mengatakan Kemendagri juga berkomunikasi dengan dua lembaga PBB itu untuk menentukan bentuk bantuan yang mungkin diberikan kepada warga Aceh.
“Kami cek sepertinya Sekda yang mengirim karena adanya tawaran. Dan kemarin kami sudah cek langsung ke UNDP dan UNICEF apa kira-kira bentuk bantuan yang dapat diberikan dari pemerintah Aceh,” ujar Tito.
Tito mengatakan pemerintah mempertimbangkan UNDP dan UNICEF dapat memberi konseling terhadap anak-anak dan perempuan di Aceh. Namun, semuanya belum diputuskan oleh pemerintah.
Pemerintah Aceh diketahui resmi melayangkan surat kepada dua lembaga PBB. Surat itu terkait permintaan bantuan untuk penanganan bencana pascabanjir dan longsor yang terjadi di Aceh.
“Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004 seperti UNDP dan UNICEF,” kata juru bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA dilansir detikSumut, Senin (15/12).
(rfs/haf)
