Wamensos Ajak Muhammadiyah Ikut Sinergi dalam Program Pemberdayaan

Jakarta –

Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan kemiskinan ekstrem turun hingga 0 persen pada 2026. Selain itu, kemiskinan turun hingga di bawah 5 persen pada 2029.

Menurutnya, saat ini, arah kebijakan Kepala Negara dalam pengentasan kemiskinan berfokus pada memperkuat program-program pemberdayaan.

“Untuk pemberdayaan ini, karena Pak Menteri bilang ini Indonesia, enggak boleh kecil dan parsial, harus masif. Kita sedang mendesain bagaimana supaya pemberdayaan ini bisa masif, supaya daerah-daerah miskin, bisa cepat kita selesaikan,” kata Agus Jabo dalam keterangannya, Minggu (23/11/2025).

Hal tersebut ia katakan saat bertemu dengan Ketua Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Mariman Darto, di Kantor Kemensos, Jakarta, Jum’at (21/11).

Kementerian Sosial (Kemensos) juga turut memperkuat program-program pemberdayaan, ada beberapa hal yang dilakukan seperti mendorong pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menggraduasi 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tiap tahun, untuk kemudian didorong lebih mandiri melalui pemberdayaan.

Di samping mendorong kemandirian KPM melalui graduasi, Kemensos juga tengah membangun Kampung Berdaya di sembilan Desa yang menjadi wilayah percontohan program Pemberdayaan.

Selain itu, Agus Jabo mengatakan melalui program kampung berdaya ini, KPM bisa memperoleh penghasilan tambahan melalui produksi keranjang yang dilakukan tiap hari. Oleh karena itu, Ia berharap PP Muhammadiyah melalui Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) bisa ikut bersinergi dalam program pemberdayaan.

“Siang malam masyarakatnya senang, bersyukur karena kemudian kita hadir pak. Nah kalau bisa MPKS, bisa sinergi dengan pemberdayaan sosial, wah top banget. Dengan Dinsos, wah top banget,” ajaknya kepada Mariman.

Sementara itu, Ketua MPKS PP Muhammadiyah Mariman Darto menyambut baik usulan Agus Jabo. Ia menyebut, Muhammadiyah sendiri menaungi kurang lebih 213 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang aktif dalam program pemberdayaan seperti Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

“Di Jawa Tengah kan memang LKS banyak Pak, itu kan memang banyak kegiatan sosialnya, kemandiriannya, ekonominya Pak,” ujar Mariman.

Lebih lanjut, untuk mendukung operasional LKS Muhammadiyah di daerah, Mariman mengusulkan untuk melakukan harmonisasi kebijakan berkaitan dengan perizinan LKS.

“Sehingga lebih sederhana dan seragam dari pusat hingga daerah,” pungkasnya.

(anl/ega)