Abadikini.com, JAKARTA – Munculnya kembali wacana pengalihan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung menjadi pemilihan melalui DPRD menuai kritik keras. Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, menilai argumen yang digunakan untuk mendukung Pilkada tak langsung sangat lemah dan tidak menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya.
Ray mengidentifikasi lima alasan klasik yang sering digunakan oleh para pendukung Pilkada tak langsung: maraknya politik uang, mahalnya biaya penyelenggaraan, potensi konflik horizontal, ketidaksinkronan pemerintah pusat-daerah, serta ketergantungan pada popularitas calon.
Politik Uang: Penyakit Budaya, Bukan Sistem
Poin mengenai politik uang sering menjadi senjata utama untuk menyerang sistem Pilkada langsung. Namun, Ray menegaskan bahwa praktik lancung tersebut tidak hanya terjadi di Pilkada, melainkan juga merambah ke Pemilihan Legislatif (Pileg) hingga Pemilihan Presiden (Pilpres).
“Jika di semua jenis pemilihan terjadi politik uang, maka masalahnya bukan lagi pada sistem, tapi sudah pada budaya politik Indonesia. Oleh karena itu, mengubah budaya tersebut haruslah melalui pendekatan budaya, bukan dengan mengubah sistemnya,” tegas Ray Rangkuti dalam keterangan resminya dikutip, Jumat (26/12/2025).
Ray juga menyoroti adanya kesenjangan antara persepsi publik dengan data penegakan hukum. Merujuk data Bawaslu, dari 130 laporan dalam Pilkada di seluruh Indonesia, hanya tiga kasus yang diputus pidana. Hal ini menunjukkan bahwa narasi politik uang yang masif seringkali lebih kuat di perbincangan ketimbang dalam pembuktian hukum.
Parpol Harus Menjadi Benteng ‘Zero Politik Uang’
Alih-alih menyalahkan sistem, Ray menunjuk peran Partai Politik (Parpol) sebagai kunci utama pemberantasan politik uang. Menurutnya, Parpol seharusnya menerapkan pengawasan internal yang ketat dan memberikan sanksi bagi calon yang melanggar.
“Parpol jangan malah menjadi tempat berlindung bagi calon yang membeli suara. Seharusnya Parpol menerapkan kebijakan zero politik uang secara ketat. Kewajiban ini belum sepenuhnya dilaksanakan, tapi hak politik rakyat untuk memilih sendiri pemimpinnya justru ingin dirampas. Ini tentu tidak patut,” tambahnya.
Simbol Matinya Reformasi
Bagi Ray Rangkuti, Pilkada langsung adalah salah satu capaian paling berharga dari era Reformasi yang melambangkan kedaulatan rakyat secara penuh. Ia memperingatkan bahwa menghapus hak rakyat dalam memilih kepala daerah merupakan langkah mundur menuju otoritarianisme.
“Jika hak rakyat memilih langsung ini dirampas, itu adalah pertanda bahwa nafas Reformasi telah habis. Dapat dipastikan bahwa memang sistem ala Orde Baru-lah yang sesungguhnya mereka dambakan,” pungkas Ray.
Narasi pengembalian Pilkada ke DPRD dinilai hanya akan menjauhkan pemimpin dari konstituennya dan mempersempit ruang partisipasi publik dalam menentukan arah pembangunan di daerah mereka masing-masing.
