Viral Toko Tolak Uang Tunai, Ketua Komisi VII DPR Saleh Daulay Minta BI Turun Tangan dan Bawa Ranah Hukum

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay menyoroti video viral yang berisi seorang nenek yang ditolak membeli Roti karena toko tidak menerima pembayaran tunai. Dia mengaku sudah menduga sejak lama bahwa kewajiban cashless ini akan menjadi masalah.

“Saya sendiri saja, di beberapa restoran dan gerai, sering ditolak kalau mau bayar cash. Katanya, ketentuannya seperti itu dari atasan,” kata Saleh dalam keterangannya, Kamis (25/12/2025).

“Padahal, atasan mereka itu adalah warga negara biasa. Karena itu, dia tidak boleh buat Undang-undang yang mengikat warga negara lain. Kalau semua orang boleh buat aturan seperti itu, dipastikan akan terjadi carut-marut. Wibawa negara sebagai negara hukum akan sangat dilemahkan,” sambung dia.

Saleh menyebut, teknologi digital tidak semuanya relevan dan bisa dipakai oleh semua orang, termasuk juga nenek yang mau beli roti namun diminta bayar pakai Qris, padahal hanya punya cash.

“Kasihan, dia ditinggalkan zaman. Padahal, menurut UU, setiap orang harus menerima pembayaran pakai uang cash. Hanya dikecualikan jika uang tersebut diduga palsu. Dan yang menduga, harus membuktikannya. Jika tidak ada bukti bahwa uangnya palsu, tidak ada alasan untuk menolak pembayaran cash,” terang dia.

Ketua DPP PAN ini lantas meminta pejabat yang berwenang harus mengambil sikap tegas dan bahkan membawa ke ranah hukum.

Viral di media sosial sebuah potongan video seorang pria meluapkan kemarahannya lantaran salah satu gerai Roti’O menolak pembayaran rupiah tunai dari seorang lansia. Menanggapi kejadian ini, BI menegaskan penolakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ma…