Transjakarta Dapat Subsidi Rp 3,75 Triliun dari APBD 2026, MRT Rp 536,70 Miliar Megapolitan 28 Desember 2025

Transjakarta Dapat Subsidi Rp 3,75 Triliun dari APBD 2026, MRT Rp 536,70 Miliar
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan alokasi besar untuk subsidi transportasi umum dalam APBD 2026.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi, menyebut subsidi transportasi dalam APBD 2026 dialokasikan paling besar untuk
Transjakarta
yang mencapai Rp3,75 triliun.
Untuk MRT Jakarta, anggaran subsidi disiapkan Rp536,70 miliar.
Selain itu, Pemprov juga menganggarkan subsidi Bus Sekolah sebesar Rp 105,38 miliar, LRT Jakarta Rp 325,28 miliar, serta layanan kapal perairan Rp 100,19 miliar.
Anggaran ini disiapkan agar tarif tetap terjangkau dan layanan publik tetap berjalan.
“Untuk urusan perhubungan, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan
subsidi transportasi umum
, dengan rincian:
subsidi Transjakarta
sebesar Rp 3,75 triliun, subsidi Bus Sekolah sebesar Rp 105,38 miliar,
subsidi MRT Jakarta
sebesar Rp 536,70 miliar, subsidi LRT Jakarta sebesar Rp 325,28 miliar, dan layanan angkutan kapal perairan sebesar Rp100,19 miliar,” ujar Michael dalam keterangan resminya, dikutip pada Minggu (28/12/2025).
Di bidang pendidikan, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan Rp 19,75 triliun atau 26,59% dari Belanja Daerah.
“Ini berarti telah melebihi
mandatory spending
sesuai aturan perundangan minimal 20 persen,” ungkap Michael.
Alokasi anggaran tersebut antara lain untuk menganggarkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus sebesar Rp 3,25 triliun dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sebesar Rp 399 miliar.
Ada juga pos anggaran untuk sekolah swasta gratis sebesar Rp 282,46 miliar, serta rehabilitasi sekolah dan fasilitas pendidikan sebesar Rp 126,12 miliar.
Untuk diketahui, APBD DKI Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp8 1,32 triliun.
Jumlah ini turun sekitar Rp 10,54 triliun dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp 91,86 triliun.
Penurunan terjadi dari pemerintah pusat dari Rp 26,14 triliun menjadi Rp 11,16 triliun.
Penurunan terbesar terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH) pajak yang turun Rp 14,79 triliun.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.