Transformasi Jakarta Didorong Tetap Melekatkan Identitas Budaya Betawi Megapolitan 26 September 2025

Transformasi Jakarta Didorong Tetap Melekatkan Identitas Budaya Betawi
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Umum Bamus Betawi, Munir Arsyad, menekankan pentingnya menjaga identitas budaya Betawi di tengah proses transformasi Jakarta menuju kota global.
Sebab, meski Jakarta tak lagi berstatus ibu kota negara, peran Betawi dinilai masih sebagai wajah asli kota yang tidak boleh hilang.
“Bagaimana pun juga Jakarta tetap punya kita yang perlu dikembangkan, dilestarikan, dan dimajukan budayanya,” ujar Munir dalam keterangan tertulis kepada
Kompas.com
, Kamsi (25/9/2025).
Munir yang juga mantan anggota DPRD DKI itu menilai, pemindahan Ibu Kota Negara justru bisa menjadi peluang bagi pelaku kebudayaan Betawi.
Jakarta yang bertransformasi menjadi kota global, kata dia, dapat membuka ruang baru untuk seni, kuliner, hingga kerajinan khas Betawi.
“Ini punya peluang besar ke depan. Kita bisa bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mempromosikan budaya ataupun dalam aspek komersial ke level global,” katanya.
Menurut Munir, promosi budaya yang dikemas dengan baik berpotensi menarik wisatawan ke Jakarta.
Sebelumnya diberitakan, untuk menyiapkan transformasi itu, Bamus sebagai pelaku budaya menggelar dialog interaktif di kawasan Matraman, Jakarta Timur, serta Gatot Subroto, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Kamis (25/9/2025).
Munir menilai, perubahan status Jakarta justru membuka peluang bagi pengembangan ekonomi berbasis seni, kuliner, dan kerajinan khas Betawi.
“Mereka bisa menikmati kekayaan budaya lokal kita,” ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara, meskipun Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Politik Indonesia mulai 2028.
Penetapan itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang diundangkan pada 30 Juni 2025.
“Dengan terminologi ibu kota politik, ini bisa bermacam-macam. Pasti Pak Gubernur Lemhannas juga bisa menjabarkan bahwa transformasi pemindahan pemerintahan ini pasti tidak dilakukan secara keseluruhan di tahun 2028,” ujar Pramono saat menerima kunjungan peserta kelas Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu, dikutip dari Antara.
Pramono menjelaskan, pada 2028 kemungkinan besar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan beroperasi di IKN.
Namun, Jakarta tetap akan menjadi pusat aktivitas bisnis sekaligus menjalankan sebagian besar administrasi pemerintahan.
Oleh karena itu, ia meminta jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menyiapkan langkah strategis menghadapi perubahan tersebut.
Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta tetap ditetapkan sebagai ibu kota, sekaligus diarahkan menjadi kota global yang inklusif dengan budaya Betawi sebagai identitas utama.
“Nanti, billboardnya, batas-batas kecamatannya, batas kotanya, akan kami beri dengan simbol-simbol Betawi karena ini memang undang-undang,” jelas Pramono.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.