Temui Pramono, Mensos Bahas Sinkronisasi Data hingga Sekolah Rakyat Megapolitan 24 Oktober 2025

Temui Pramono, Mensos Bahas Sinkronisasi Data hingga Sekolah Rakyat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Pertemuan tersebut membahas tiga program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Jakarta.
“Ada tiga yang kami sampaikan kepada Pak Gubernur sesuai dengan mandat prioritas Bapak Presiden Prabowo,” ucap Gus Ipul, Jumat.
Pertama, soal integrasi data. Gus Ipul menekankan pentingnya penerapan satu data Indonesia sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
Melalui kebijakan ini, seluruh data pemerintah, baik pusat maupun daerah, akan dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) agar lebih akurat dan terintegrasi.
“Selama ini kan datanya sendiri-sendiri, sehingga terasa sekali ego sektoral,” kata dia.
Hal kedua yang dibahas ialah program pemberdayaan sosial, di mana penerima bantuan sosial (bansos) secara bertahap akan diarahkan untuk naik kelas menjadi penerima program pemberdayaan ekonomi.
“Setiap tahunnya mungkin ada sekian keluarga penerima bansos naik kelas. Mereka tidak lagi menerima bansos, tapi naik menjadi program-program pemberdayaan,” ujar dia.
Sementara poin ketiga adalah penguatan Sekolah Rakyat, program pendidikan nonformal yang kini tengah dikembangkan pemerintah pusat.
Gus Ipul berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menyediakan lahan untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat.
“Sekarang ini baru menggunakan gedung sementara milik Kementerian Sosial. Ada tiga yang DKI ini atau yang Daerah Khusus Jakarta ini. Satu Pondok Indah, yang kedua Bambu Apus, dan yang ketiga di Pasar Rebo,” lanjut dia.
Selain itu, Gus Ipul juga melaporkan penyaluran berbagai program bantuan sosial di Jakarta. Hingga akhir 2025, Kemensos menyalurkan bantuan kepada lebih dari 617.000 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran lebih dari Rp 500 miliar.
Program itu mencakup bantuan sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), serta bantuan langsung tunai tambahan dari Presiden.
Menanggapi hal tersebut, Pramono mendukung penuh terhadap langkah-langkah sinergi yang ditawarkan Kemensos. Ia juga mengapresiasi fokus pemerintah pusat terhadap integrasi data dan pemberdayaan sosial.
“Untuk sekolah rakyat, Pemerintah DKI Jakarta segera akan merapatkan, memutuskan, mengusulkan daerah-daerah yang memang akan bisa disiapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk lahannya. Tetapi sepenuhnya yang akan membangun adalah APBN, pemerintah pusat,” kata Pramono.
Terkait integrasi data, Pramono mengakui masih sering terjadi tumpang tindih antara program pusat dan daerah. Karena itu, Pemprov DKI akan membuka seluruh data yang dimilikinya untuk disinkronkan dengan sistem pusat.
“Program kami seperti KJP, KJMU, pemutihan ijazah difabel, dan bantuan untuk lansia, itu sebenarnya mirip dengan program pusat. Kalau ini bisa diintegrasikan, maka penyaluran bantuan akan lebih tepat sasaran dan menghindari dobel-dobel,” kata dia.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan Puskessos (Pusat Kesejahteraan Sosial) di tingkat kelurahan sebagai pusat layanan rujukan sosial masyarakat.
“Kalau itu bisa dilakukan, saya yakin Jakarta bisa jadi role model penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial di Indonesia,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.