Tanya Jawab Pakar Hukum Lingkungan soal Bencana Sumatera, Bahas Terkait Pengelolaan Hutan

Q : Dari kejadian banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, bagian mana yang paling terlihat bermasalah dalam pengelolaan hutan?

A: Kalau kita lihat banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, masalah utamanya ada di kawasan hutan di bagian hulu sungai. Wilayahnya kebanyakan perbukitan dengan kemiringan yang cukup curam dan saling terhubung. Jadi, kalau ada kerusakan di satu wilayah, dampaknya bisa terasa sampai ke daerah lain, apalagi saat hujan turun deras.

Q : Dampak bencana ini sudah sering dirasakan masyarakat. Mengapa kerusakan hutan di tiga provinsi tersebut masih terus terjadi?

A: Ya, memang faktor pemicunya bukan masalah hutan saja. Dampak bencana ini sebenarnya sudah berkali-kali dirasakan masyarakat. Tapi kerusakan hutan masih saja terjadi. Bukan cuma karena cuaca ekstrem, tapi juga karena aktivitas manusia di wilayah hulu yang pengawasannya lemah, sehingga kondisi kawasan hutan terus berubah tanpa pengendalian yang jelas.

Q : ⁠⁠Apakah penebangan pohon tanpa izin di kawasan hutan melanggar hukum, dan aturan apa yang mengaturnya?

A: Ya harusnya kalau dia tanpa izin, itu sudah ada aturannya. Di Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sudah jelas ada larangan dan sanksinya, termasuk kalau itu terjadi di kawasan lindung. Cuma masalahnya, pengawasan di lapangan masih lemah, jadi aturannya belum benar-benar jalan. 

Q : ⁠Melihat situasi yang ada sekarang, langkah nyata apa yang seharusnya segera dilakukan agar kekadian serupa tidak terus berulang

A: Sebetulnya, penanganan bencana itu tidak cukup hanya dengan memperbaiki wilayah yang terdampak. Kalau kondisi alamnya sudah berubah dan tidak lagi aman, masyarakat seharusnya dipindahkan ke tempat yang lebih layak agar kejadian banjir dan longsor tidak terus berulang.