Suasana Kantor PBNU di Tengah Kabar Gus Yahya Dicopot dari Ketum

Gus Yahya dicopot jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU terhitung mulai hari ini, Rabu 26 November 2025. Keputusan itu berdasarkan surat Syuriyah PBNU bernomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025.

Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir yang ikut mendatangani surat tersebut, membenarkan adanya surat Syuriyah PBNU itu.

“Iya (ada surat pemecatan),” kata dia kepada Liputan6.com, Rabu (26/11/2025).

Berikut isi lengkap surat Syuriyah PBNU yang diterima redaksi:

SURAT EDARAN Nomor: 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025

TENTANGTINDAK LANJUT KEPUTUSAN RAPAT HARIAN SYURIYAHPENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Kepada Yang Terhormat,

1. Pengurus Besar Pleno

2. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia

3. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Indonesia

4. Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama

السلام عليكم ورحمة اللّٰه وبركاته

Teriring doa serta salam, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongan kepada kita. Amin.

Menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Harian Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada tanggal 29 Jumadal Ula 1447 H/20 November 2025 M di Jakarta sebagaimana Risalah Rapat terlampir, serta berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berlaku, serta Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 01/X/2023 tentang Pedoman Pemberhentian Pengurus, Pergantian Pengurus Antar Waktu, dan Pelimpahan Fungsi Jabatan Pada Perkumpulan Nahdlatul Ulama, melalui surat ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 November 2025, bertempat di Kamar 209 Hotel Mercure Ancol, Jakarta, KH. Afifuddin Muhajir selaku Wakil Rais Aam PBNU telah menyerahkan secara langsung kepada KH. Yahya Cholil Staquf dokumen Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU tanggal 20 November 2025 yang telah ditandatangani oleh Rais Aam PBNU selaku Pimpinan Rapat. Namun demikian, KH. Yahya Cholil Staquf kemudian menyerahkan kembali Risalah Rapat tersebut kepada KH. Afifuddin Muhajir.

2. Bahwa pada tanggal 23 November 2025 pukul 00.45 WIB (sistem Digdaya Persuratan), KH. Yahya Cholil Staquf telah menerima dan membaca surat Nomor 4779/PB.02/A.I.02.71/99/11/2025 tertanggal 01 Jumadal Akhirah 1447 H/22 November 2025 M perihal Penyampaian Hasil Keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU dengan Lampiran Risalah Rapat Harian Syuriyah (bukti terlampir). Dengan demikian, maka diktum kelima Kesimpulan/Keputusan Rapat Harian Syuriyah sebagaimana dimaksud dinyatakan telah terpenuhi.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas,maka KH. Yahya CholilStaquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB.

4. Bahwa berdasarkan butir 3 di atas, maka KH. Yahya Cholil Staquf tidak lagi memiliki wewenang dan hak untuk menggunakan atribut, fasilitas dan/atau hal-hal yang melekat kepada jabatan Ketua Umum PBNU maupun bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB.

5. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (4) PeraturanPerkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rapat, Pasal 8 huruf a dan b Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan, serta Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 01/X/2023 tentang Pedoman Pemberhentian Pengurus, Pergantian Pengurus Antar Waktu, dan Pelimpahan Fungsi Jabatan Pada Perkumpulan Nahdlatul Ulama, maka Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan segera menggelar Rapat Pleno.

Untuk selanjutnya, selama kekosongan jabatan Ketua Umum PBNU sebagaimana dimaksud, maka kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sepenuhnya berada di tangan Rais Aam selakuPimpinan Tertinggi Nahdlatul Ulama.

Dalam hal KH. Yahya Cholil Staquf memiliki keberatan terhadap keputusan tersebut, maka dapat menggunakan hak untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 14 Tahun 2025 tentang PenyelesaianPerselisihan Internal.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk dijadikan pedoman.

والله الموفق الى اقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة اللّٰه وبركاته

Dikeluarkan di: Jakarta

Pada tanggal: 04 Jumadal Akhirah 25 November 1447 H 2025 M

Dr. (HC). KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag

Wakil Rais Aam

KH. Ahmad Tajul Mafakhir

Katib

Tembusan:

1. Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (sebagai laporan).