Spanduk Kampanye dan Bendera Parpol yang Mengusik Pramono Megapolitan 4 Desember 2025

Spanduk Kampanye dan Bendera Parpol yang Mengusik Pramono
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti keberadaan spanduk kampanye dan bendera partai politik (parpol) yang masih banyak terpajang di ruang publik.
Ia merasa terusik dengan penempatan atribut politik yang tidak kunjung diturunkan meski masa kampanye telah berakhir.
Meski tumbuh dan besar dari partai politik, Pramono merasa banyak
atribut parpol
yang dibiarkan menumpuk justru mengganggu pemandangan merusak kerapian kota.
“Enggak diturun-turunin di jembatan penyeberangan, lama banget. Sampai saya telepon, ‘Kenapa enggak diturunin? Ganggu banget tiap hari saya liatin’ Saya orang partai, tapi ini mengganggu,” ucap Pramono dalam Townhall Meeting bersama camat, lurah, dan FORKOPIMCAM di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).
Pramono langsung mengarahkan Kepala Satpol PP DKI, Satriadi, untuk menertibkan atribut parpol yang dibiarkan terlalu lama.
Ia menegaskan bahwa bendera maupun spanduk partai apa pun harus segera dicopot jika sudah beberapa hari terpasang di ruang publik.
“Pak Satriadi (Kasatpol PP DKI), Pak pokoknya kalau bendera partai apa aja lebih dari dua-tiga hari, udah bersihin aja, bersihin aja. Termasuk spanduk-spanduk,” ungkap Pramono.
Pramono mencontohkan salah satu spanduk yang terpajang di jembatan penyeberangan orang (JPO).
Ia merasa spanduk itu dibiarkan terpasang terlalu lama hingga mengganggu kenyamanan warga yang melintas.
Dengan nada bercanda, Pramono menyinggung spanduk yang bertuliskan “bekerja dengan rakyat”. Padahal, menurut dia tokoh yang terpampang tidak terlihat turun langsung ke masyarakat.
“Kemarin ada spanduk ‘bekerja dengan rakyat’, wajahnya enggak pernah bekerja dengan rakyat tuh,” ucap Pramono.
Di luar persoalan atribut politik, Pramono juga menekankan pentingnya kehadiran camat dan lurah di lapangan.
Ia menilai kehadiran pejabat wilayah sangat penting agar warga merasa diperhatikan.
“Yang tidak kalah pentingnya adalah, Saudara harus hadir di lapangan. Karena kehadiran itulah yang kemudian membuat warga merasa nyaman,” kata dia.
Pramono mengingatkan camat dan lurah merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam melayani publik.
Ia meminta para aparatur bekerja maksimal agar seluruh kebijakan berjalan hingga ke tingkat paling bawah.
“Enggak mungkin Gubernur akan tahu 44 kecamatan, 267 kelurahan, enggak mungkin. Saudaralah kepanjangan tangan itu,” ungkap Pramono.
Pramono juga memberi peringatan tegas terkait potensi pungutan liar (pungli) di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Ia menegaskan akan memberi sanksi tegas jika masih mendengar praktik pungli dalam pelayanan kepada masyarakat.
“Saya sungguh berharap persoalan layanan publik di bawah, jangan ada lagi saya mendengar pungutan-pungutan liar. Jangan ada lagi. Dan untuk yang seperti ini, sebagai Gubernur saya enggak memberikan toleransi,” ungkap Pramono.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.