Sosok Teuku Abdul Khalid Anggota DPR yang Sebut Menteri Bahlil Bohongi Prabowo Soal Listrik di Aceh

GELORA.CO – Ini lah sosok Teuku Abdul Khalid,  Anggota DPR RI dari Partai Gerindra yang menuduh Menteri  Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berbohong ke Presiden Prabowo karena menyatakan 97 persen listrik di Aceh telah menyala.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo pada tanggal 7 dan 8 Desember 2025 listrik di Aceh sudah menyala 93 persen dan 97 persen.

Namun, saat laporan tersebut disampaikan, mayoritas listrik di 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor masih dalam keadaan padam.

Teuku Abdul Khalid menilai laporan tersebut tidak akurat.

 “Saat ini baru 60 persen listrik menyala di 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor di Aceh. Saya minta seluruh menteri untuk melaporkan data yang benar kepada Presiden, jangan bohongi Presiden, sehingga beliau bisa mengambil kebijakan yang tepat dan benar untuk rakyat,” ujar Khalid melalui telepon pada Selasa (9/12/2025).

Khalid menegaskan, kebohongan dalam laporan data dapat berdampak langsung pada rakyat, dan memperlambat penanganan bencana di Aceh.

“Laporkan data sesungguhnya, jangan asal bapak senang. Seluruh menteri saya minta untuk tidak bohongi Presiden soal banjir di Aceh,” tegasnya.

Dia juga memperingatkan bahwa jika kondisi ini dibiarkan, akan sangat merugikan masyarakat Aceh.

“Bisa jadi saat hunian sementara dibangun, data sesungguhnya juga akan dikurangi. Ini akan mengadu pemimpin lokal di Aceh dengan rakyatnya,” tambahnya.

“Kita semua bekerja untuk rakyat, jangan sampai rakyat jadi korban atas laporan palsu yang kita sampaikan kepada Presiden,” pungkasnya.

Siapakah Teuku Abdul Khalid?

Teuku Abdul Khalid biasa dipanggil T. A. Khalid lahir pada 25 Februari 1970. 

Pendidikan mulai dari SD hingga S1 dihabiskan di Aceh. 

Berikut riwayatnya: 

SD Negeri Jangkabuya, Bandar Dua, Pidie Jaya (1978-1983)

SMP Negeri Tanjongan, Samalanga, Aceh Utara (1983-1986)

SMA Negeri Lhokseumawe, Aceh Utara (1986-1989)

S-1 Universitas Abulyatama, Aceh Besar (1989-1994)

S-2 Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta (2003-2004)

Selain itu, dia juga mengikuti pendidikan informal, di antaranya Leadership Academy ALGAP Jakarta (2005)

dan Workshop Best Practices Reformasi Kemenpan RI (2007).

Kemudian, workshop Sinergitas Peran Pelaku Hubungan Industri dalam Meningkatkan Investasi DPP IPHI dan Depnaker RI (2007), Rancangan UU Politik terhadap Sistem Pemerintahan Presidentil Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia Jakarta (2008), sertra Pendidikan Lemhannas RI (2008)

TA. Khalid juga aktif di sejumlah organisasi, yakni: 

Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe (2002-2004)

Penasehat Ikatan Dakwah Indonesia Kota Lhokseumawe (2005-2007)

Penasehat Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Lhokseumawe (2005-2007)

Penasehat Thaliban Kota Lhokseumawe (2005-2010)

Ketua DPD Partai Gerindra Aceh (2013-2022)

Wakil Ketua KONI Aceh (2015-sekarang)

Karir politiknya di awali dengan menjadi Ketua DPR Kota Lhokseumawe dari PBR (2004-2009). 

Saat ini ia menjabat sebagai Anggota DPR-RI sejak 2019 mewakili daerah pemilihan Aceh II. Khalid merupakan kader Partai Gerindra dan duduk di Komisi IV.

Berikut riwayat pekerjaan selengkapnya: 

Direktur PT. ILham Teguh (1995)

Komisaris PTIlham Prima Nusantara (1998)

Komisaris PT. Ilham Teguh (2003)

Ketua DPR Kota Lholseumawe (2004)

Komisaris PT Mustika Ilham Karya Jayasakti (2017)

Anggota DPR RI (2019-sekarang)

Bahlil Diprotes Warga Aceh

Sebelum Klaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia tentang kondisi listrik fi Aceh juga diprotes warga. 

Pasalnya, saat laporan disampaikan pada Minggu (7/12/2025), sejumlah wilayah di Aceh Utara, Lhokseumawe, Bireuen, Aceh Timur, hingga Aceh Tamiang masih mengalami pemadaman.

Seorang warga Kabupaten Aceh Tamiang, Armiadi, mengungkapkan bahwa listrik di wilayahnya hanya menyala di titik-titik tertentu di ibu kota kabupaten.

“Itu pun hanya beberapa jam. Tolonglah Menteri Bahlil lapor ke Presiden fakta sesungguhnya,” terang Armiadi, Senin (8/12/2025) dikutip dari Kompas.com.

Senada dengan Armiadi, Halida Bahri, warga Desa Panggoi, Kota Lhokseumawe, menegaskan bahwa desa tempat tinggalnya masih gelap gulita saat Menteri Bahlil memberi laporan kepada Presiden.

“Semua klaim listrik Aceh sudah menyala. Itu tidak benar. Di Lhokseumawe saja yang relatif sudah membaik, listrik belum menyala 24 jam. Masih padam bergantian,” cetus dia.

Sementara itu, data dari internal PLN justru memperkuat keluhan warga.

Manager PT PLN UP3 Lhokseumawe, Husni, mengonfirmasi bahwa pasokan listrik di wilayah kerjanya meliputi Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Lhokseumawe, dan Aceh Utara sebenarnya baru mencapai 65 persen.

“Kita terus berusaha mempercepat perbaikan. Namun beberapa tiang dan trafo kita tumbang dan rusak saat banjir dan longsor,” tegas dia