Jakarta –
Komisi IX DPR RI menyoroti kasus sopir pengangkut menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menabrak sejumlah siswa dan guru di SDN Kalibaru 01 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara. Wakil Ketua IX DPR RI Charles Honoris dan Yahya Zaini meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait untuk dievaluasi.
“Kami menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas peristiwa tragis yang terjadi di SDN Kalibaru 01, Jakarta Utara, di mana sejumlah siswa menjadi korban akibat dilindas mobil yang mengangkut logistik program Makan Bergizi Gratis (MBG),” kata Charles Honoris kepada wartawan, Jumat (12/12/2025).
Charles mengatakan ada masalah serius dalam tata Kelola program MBG. Ia menyebut sistem pengawasan dan verifikasi terhadap sopir pengganti dari SPPG terkait lemah.
“Insiden ini menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola program MBG, khususnya dalam aspek pelaksanaan teknis di lapangan. Informasi bahwa sopir yang mengemudikan kendaraan merupakan pengganti yang tidak biasa menangani armada tersebut mengindikasikan bahwa sistem pengawasan dan verifikasi personel tidak berjalan semestinya,” ujarnya.
Charles mengatakan semestinya ada verifikasi terhadap sopir sebelum menjalankan tugasnya. Legislator PDIP ini mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) dan instasi terkait bertanggung jawab dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Kami mendesak BGN dan instansi yang bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap SOP pelaksanaan program ini, termasuk mekanisme pengadaan dan penugasan tenaga lapangan. Siapa pun yang terbukti lalai harus dimintai pertanggungjawaban secara transparan. Iya, didalami dan dievaluasi (SPPG penyalur),” sambungnya.
Hal serupa juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini. Ia mengatakan pengawasan terkait SOP di sana masih rendah.
Legislator Golkar ini mendapat kabar jika rem kendaraan yang digunakan blong. Ia mendesak BGN memberikan sanksi terhadap SPPG terkait.
“Saya dapat info, itu sopirnya sopir pengganti. Remnya blong, lalu injek gas. Saya mendesak pihak BGN untuk memberikan sanksi kepada SPPG yang melanggar berupa pemutusan kerjasama karena kurang waspada mengecek kondisi kendaraan dan sopir yang tidak layak mengemudi,” ucap dia.
Yahya menyoroti korban di sekolah yang berdampak pada psikologis siswa. Ia berharap pihak kepolisian mengusut kasus ini hingga tuntas.
“Apalagi ada korban yang luka berat dan luka ringan. Saya minta pihak kepolisian mengusut masalah penabrakan tersebut. Saya minta BGN untuk membantu biaya perawatan korban sampai sembuh. Termasuk biaya perawatan siswa yang mengalami trauma atas kejadian tersebut. Seperti biaya kesehatan mental. Sopir dan SPPG-nya perlu diperiksa,” imbuhnya.
(dwr/lir)
