Soleh Solihun Kritik Mutasi Mendadak di Pemprov DKI, Stafsus Gubernur Angkat Suara Megapolitan 23 November 2025

Soleh Solihun Kritik Mutasi Mendadak di Pemprov DKI, Stafsus Gubernur Angkat Suara
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com –
 Staf Khusus (Stafsus) Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim menanggapi kritik komika Soleh Solihun mengenai sistem mutasi pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dinilai terlalu mendadak.
Komplain tersebut disampaikan Soleh melalui akun X @
solehsolihun
dengan menandai langsung Gubernur DKI Jakarta @
pramonoanung
.
Dalam unggahannya, Soleh meminta agar proses rotasi pegawai dilakukan dengan lebih manusiawi, termasuk memberi waktu transisi.
”
Dear Pak @pramonoanung, tolong perbaiki dong sistem rotasi pegawai di Pemprov DKI, terutama antar dinas. Tolong bilang kepada para kepala dinas, jangan mindahin pegawai h-1 pelantikan. Dan pegawai baru tahu dia dipindah kemana di hari H pelantikan
,” tulis Soleh di akun X miliknya, Kamis (20/11/2025).
Ia menilai perpindahan mendadak menyulitkan pegawai untuk beradaptasi meski masih bekerja di bawah Pemprov DKI.
Soleh bahkan menyarankan masa transisi satu bulan, wawancara di tempat baru, serta mempertimbangkan kompetensi dan rekam jejak pegawai sebelum dipindah.
”
Pak @pramonoanung tolong ingetin juga para kepala dinas, kalau mau mindahin bawahannya minimal ajak ngomong, ada evaluasi kenapa dia dipindah. Pasti ada yang bingung karena tiba-tiba dipindah ke dinas yang tak sesuai dengan kompetensi dan bahkan tak meminta orang itu pindah
,” sambungnya.
Menanggapi kritik tersebut, Chico menyebut praktik mutasi mendadak sebenarnya lazim terjadi di lingkungan pemerintah.
“Ini praktik yang umum (mayoritas) di lingkungan pemerintah baik pusat atau daerah,” kata Chico saat dikonfirmasi, Minggu (22/11/2025).
Ia menambahkan bahwa penjelasan lebih rinci sudah diberikan Staf Khusus Pramono lainnya, Yustinus Prastowo, kepada Soleh melalui akun X @
prastow
.
Dalam unggahannya, Yustinus menjelaskan bahwa mutasi yang tampak mendadak sebenarnya adalah hal yang jamak, terutama terkait penerbitan Surat Keputusan (SK).
”
Jika yang tiba-tiba itu SK, ini hal yang lumrah. Biasanya pejabat atau yang bersangkutan tidak diberi tahu akan pindah. Ini juga upaya mencegah adanya ruang ‘mengurus’ mutasi
,” tulis Yustinus, Jumat, (21/11/2025).
Namun, ia menegaskan bahwa yang tidak boleh terjadi adalah proses pemindahan yang benar-benar mendadak tanpa melalui mekanisme yang semestinya.
Menurut Yustinus, banyak instansi, termasuk Pemprov DKI Jakarta, sudah menerapkan sistem Merit atau Manajemen Talenta sehingga ASN memiliki gambaran jalur karier mereka.
Meski begitu, ia menyebut ada kondisi tertentu yang membuat pegawai dapat dipindah secara cepat, misalnya penugasan, permintaan khusus, atau kasus tertentu.
Yustinus juga mendorong Soleh untuk membuat laporan resmi jika menemukan indikasi proses mutasi yang tidak semestinya, termasuk dugaan jual beli jabatan atau keputusan berbasis
like
and
dislike
.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.