Soal Kritik Soleh Solihun, Rano: Mutasi Pegawai Tak Mungkin Mendadak, Prosesnya Panjang Megapolitan 25 November 2025

Soal Kritik Soleh Solihun, Rano: Mutasi Pegawai Tak Mungkin Mendadak, Prosesnya Panjang
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Gubernur DKI Jakarta
Rano Karno
menepis kritik komika
Soleh Solihun
terkait sistem mutasi pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dianggap terlalu mendadak.
Menurut Rano, proses mutasi justru melalui tahapan panjang dan tidak dilakukan secara tiba-tiba.
“Enggak mungkin mendadak. Prosesnya panjang,” ucap Rano saat ditemui di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Selasa (25/11/2025).
Rano menjelaskan, selama enam bulan dirinya dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjabat, baru kali ini Pemprov DKI melakukan rotasi pegawai.
Karena itu, ia menegaskan proses pelantikan yang berlangsung pada November ini bukan disiapkan dalam waktu singkat.
“Bahkan kami selama enam bulan menjadi pimpinan di Jakarta, baru kita terjadi rotasi. Jadi bukan persiapan pendek,” kata dia.
Sebelumnya, komika Soleh Solihun menyampaikan kritik lewat akun X miliknya pada Kamis (20/11/2025).
Ia menilai mutasi pegawai Pemprov DKI terlalu mendadak karena pegawai baru mengetahui perpindahan mereka pada hari pelantikan.
Dalam unggahannya, Soleh meminta agar mutasi dilakukan dengan pemberitahuan lebih awal dan memberi waktu transisi.
“Dear Pak @pramonoanung, tolong perbaiki dong sistem rotasi pegawai di Pemprov DKI, terutama antar dinas. Tolong bilang kepada para kepala dinas, jangan mindahin pegawai h-1 pelantikan. Dan pegawai baru tahu dia dipindah kemana di hari H pelantikan,” tulis Soleh di akun X miliknya, Kamis (20/11/2025).
dear pak
@pramonoanung
tolong diperbaiki dong sistem rotasi pegawai di pemprov dki, terutama antar dinas. tolong bilang kepada para kepala dinas, jangan mindahin pegawai pemberitahuannya h-1 pelantikan. dan pegawai baru tau dia pindah ke mana, di hari h pelantikan.
Ia menilai perpindahan mendadak menyulitkan pegawai untuk beradaptasi meski masih bekerja di bawah Pemprov DKI.
Soleh bahkan menyarankan masa transisi satu bulan, wawancara di tempat baru, serta mempertimbangkan kompetensi dan rekam jejak pegawai sebelum dipindah.
“Pak @pramonoanung tolong ingetin juga para kepala dinas, kalau mau mindahin bawahannya minimal ajak ngomong, ada evaluasi kenapa dia dipindah. Pasti ada yang bingung karena tiba-tiba dipindah ke dinas yang tak sesuai dengan kompetensi dan bahkan tak meminta orang itu pindah,” sambungnya.
Adapun Pramono–Rano telah melantik 2.700 pejabat eselon III dan IV dalam dua gelombang, yakni pada 5 dan 19 November 2025.
Pramono sempat menyebut Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan rotasi maupun mutasi jabatan selama hampir tiga tahun terakhir.
“Hampir tiga tahun Pemda DKI tidak mengalami rotasi,” ucap Pramono di SMP Negeri 15 Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).
Pramono menjelaskan, mengatur perpindahan pejabat eselon III dan IV dalam skala sebesar itu bukan perkara sederhana sehingga membutuhkan kesiapan sistem dan koordinasi yang matang.
Dalam pelantikan tersebut, sejumlah posisi kembali diisi, mulai dari pejabat administrator, pengawas, ketua subkelompok, pejabat fungsional, hingga kepala sekolah.
Pelantikan besar-besaran ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan yang sempat berlangsung lama di lingkungan Pemprov DKI.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.