Soal Desakan Status Bencana Nasional, Sekjen PDIP Hasto Sebut Terima Masukan

Liputan6.com, Jakarta – PDI Perjuangan bicara soal penetapan bencana nasional di banjir di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Menurut mereka, bencana yang berlangsung lebih dari sebulan itu dinilai tak lepas dari kerusakan ekologis akibat kebijakan alih fungsi hutan.

Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengamini, masukan soal status bencana nasional terus menggema.

“Ya kami menerima masukan-masukan tentang pentingnya status bencana nasional ini,” kata dia kepada wartawan, Senin (29/12/2025).

Dia menyampaikan, penetapan tersebut penting untuk menggugah kesadaran bersama bahwa bencana bukan sekadar musibah alam, melainkan dampak dari rusaknya ekosistem.

“Karena di situ juga akan menggugah kesadaran kita bahwa bencana ini diawali dari kerusakan ekologis akibat suatu kebijakan-kebijakan untuk mengkonversi hutan,” ucap dia.

Dia mengingatkan, pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, moratorium hutan diberlakukan untuk menjaga keseimbangan alam.

Bagi PDI Perjuangan, menjaga hutan adalah bagian dari menjaga kehidupan, sehingga penanganan bencana harus dilakukan dari hulu hingga hilir.

“Maka pada masa Ibu Mega, moratorium hutan itu dilakukan dan menjaga ekosistem hutan itu bagian dari kehidupan kita. Maka kita lakukan dari hulu ke hilir,” ucap dia.

Cuaca ekstrim yang melanda wilayah provinsi Banten menyebabkan banjir dan longsor di sejumlah kecamatan di kabupaten Lebak. Selain banjir dan longsor, musibah bencana alam ini juga mengakibatkan pergerakan tanah di beberapa titik ruas jalan rusak par…