Seskab Teddy Ungkap Keseriusan Prabowo soal Penanganan Bencana Sumatra

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR, Lasarus meminta pemerintah bergerak cepat menangani pascabencana Sumatra, dengan salah satunya memberikan bantuan alokasi anggaran ke daerah terdampak.

Dia mendengar informasi bahwa ada keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk menangani bencana Sumatra.

“Keterbatasan kemampuan fiskal daerah ini, mau tidak mau harus ada inisiatif dari pemerintah pusat, supaya bencana ini segera bisa kita tangani,” kata Lasarus dalam rapat kerja bersama Kemenhub, KemenPU, Basarnas, BMKG, dan Korlantas di ruang rapat Komisi V DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Menurut politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut, keterbatasan dana seharusnya tidak menjadi kendala utama, mengingat masih terdapat sejumlah wilayah yang terisolasi dan harus segera mendapat bantuan.

“Kami berharap sektor pembiayaan ini atau pendanaan ini, bukanlah menjadi kendala utama, sehingga kita bisa menangani bencana ini dengan baik,” jelas Lasarus.

Dia menyadari masih ada perdebatan di sejumlah kalangan soal status bencana Sumatra. Namun, Lasarus mengingatkan, pemerintah bergerak cepat dan jangan malu meminta pihak lain jika tak mampu menangani masalah tersebut.

“Silahkan pemerintah mau menetapkan status ini seperti apa. Yang penting bagi kami adalah tangani dengan cepat,” ungkap dia.

“Bantu masyarakat ini dengan cepat. Kalau kita tidak mampu, enggak usah malu, kita minta pertolongan dari pihak manapun. Karena masyarakat di lokasi bencana pasti membutuhkan kehadiran cepat negara di sekitar ketidakmampuan mereka menghadapi kondisi yang ada sekarang ini,” sambung Lasarus.