Sekda DKI Jakarta yang Baru Diminta Fokus ke Warga, Bukan Hanya Proyek Fisik Megapolitan 1 Desember 2025

Sekda DKI Jakarta yang Baru Diminta Fokus ke Warga, Bukan Hanya Proyek Fisik
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta yang baru dilantik, Uus Kuswanto, diminta untuk lebih memprioritaskan kebutuhan warga dibandingkan proyek fisik yang hanya terlihat di permukaan.
Direktur
Jakarta Institute
, Agung Nugroho, menilai sejumlah indikator pembangunan di Jakarta memang menunjukkan perbaikan.
Namun, ia menilai masih banyak persoalan mendasar yang belum tersentuh, di antaranya masalah gizi, kesehatan anak, hingga pengentasan
kemiskinan
.
“IPM kita mencapai 85,05 dan kemiskinan turun menjadi 4,28 persen. Tapi
stunting
masih 17,2 persen dan balita
underweight
justru naik menjadi 14,9 persen. Jakarta maju secara infrastruktur, tapi tidak semua manusianya ikut maju,” kata Agung dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/12/2025).
Agung menilai Sekda memiliki peran penting untuk mengubah arah pembangunan Jakarta.
Selama ini, kata Agung, anggaran daerah yang besar banyak terserap untuk proyek fisik berupa trotoar atau halte. Sementara itu, urusan dasar warga berupa gizi anak, pendidikan, dan perlindungan sosial kurang mendapat perhatian.
“Kita tidak kekurangan trotoar baru atau halte baru. Yang kurang adalah intervensi serius terhadap kualitas hidup warga, terutama yang paling rentan,” ujarnya.
Ia menambahkan, penanganan kemiskinan dan pengangguran memerlukan kerja sama lintas dinas. Saat ini, tercatat masih ada sekitar 464.000 warga yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tingkat pengangguran mencapai 6,05 persen.
Karena itu, Agung menilai pelatihan vokasi, pemberdayaan ekonomi, serta program usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus diarahkan lebih tepat sasaran.
“Banyak pelatihan hanya memenuhi kalender kegiatan. Sekda harus memastikan program benar-benar menyentuh pengangguran struktural, bukan sekadar seremonial,” katanya.
Agung juga menyoroti ketimpangan pembangunan antarwilayah. Menurut dia, IPM Kepulauan Seribu yang masih 76,69 menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang berbeda di setiap wilayah.
Dalam menjalankan tugasnya, Uus diminta mendorong seluruh dinas menggunakan basis data terintegrasi hingga tingkat RT untuk mengatasi kesenjangan tersebut.
“Pembangunan manusia tidak bisa disamaratakan. Kondisi Kampung Pulo beda dengan Tambora, berbeda lagi dengan pulau-pulau kecil. Data mikro harus jadi dasar kebijakan,” ujarnya.
Terkait
stunting
, Agung menyebut masalah ini sebagai persoalan besar yang tidak tampak di permukaan, tetapi sangat berpengaruh pada masa depan anak-anak Jakarta.
Ia menilai penanganan
stunting
akan gagal jika setiap dinas bekerja sendiri-sendiri.
“
Stunting
tidak bisa selesai hanya dengan satu program Dinas Kesehatan. Harus bergerak bersama: pangan, sosial, pendidikan, permukiman. Kalau tidak,
stunting
hanya jadi konferensi pers tahunan,” katanya.
Agung menilai pengalaman
Uus Kuswanto
selama menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Barat dapat menjadi modal kuat.
Pada masa kepemimpinannya, Uus menekan angka kemiskinan di wilayah itu dari 4,09 persen pada 2023 menjadi 3,94 persen pada 2024.
“Jakarta Barat itu wilayah padat, keras, penuh dinamika. Kalau bisa menurunkan kemiskinan di sana, berarti ia punya sensitivitas terhadap masalah lapangan,” ujarnya.
Agung menekankan bahwa keberhasilan Sekda nantinya harus dilihat dari perbaikan hidup warga, bukan jumlah proyek fisik.
“
Stunting
harus turun, kesenjangan antarkawasan harus mengecil, layanan publik harus lebih mudah diakses. Fokus pembangunan harus kembali pada manusianya. Itu yang paling penting,” kata Agung.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.