RW di Depok Akan Dapat Rp 300 Juta Mulai 2026 Megapolitan 30 Desember 2025

RW di Depok Akan Dapat Rp 300 Juta Mulai 2026
Penulis

DEPOK, KOMPAS.com –
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bersiap menjalankan kebijakan pembangunan berbasis lingkungan dengan menggulirkan dana Rp 300 juta untuk setiap Rukun Warga (RW) mulai tahun 2026.
Program tersebut menjadi bagian dari 20 program unggulan yang disiapkan Pemkot
Depok
seiring dimulainya implementasi penuh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Skema ini dirancang untuk mendorong pemerataan pembangunan di tingkat lingkungan sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat.
Sebelumnya, Pemkot Depok telah mematangkan perencanaan pelaksanaan 20 program unggulan tahun 2026 melalui rapat koordinasi bersama perangkat daerah, camat, dan lurah.
Rapat tersebut digelar di Aula Edelweis Gedung Balai Kota Depok, Senin (22/12/25), dan dibuka Wali Kota Depok, Supian Suri.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Dadang Wihana, menjelaskan bahwa implementasi RPJMD telah mulai dijalankan secara terbatas pada 2025 yang masih berada dalam masa transisi, dan akan dilaksanakan secara menyeluruh mulai 2026.
Seluruh program unggulan Wali Kota Depok Supian Suri dan Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan lima tahun ke depan.
“Pada tahun 2026 terdapat 20 program unggulan yang akan kami jalankan. Saat ini kami sedang menyusun Peraturan Wali Kota terkait SOP pelaksanaan dana kelurahan berbasis RW,” ujar Dadang, Senin (22/12/25), dikutip dari situs resmi Pemkot Depok.
Salah satu program unggulan yang mulai digulirkan pada 2026 adalah Dana RW.
Pemkot Depok mengalokasikan anggaran sebesar Rp 300 juta untuk setiap RW, dengan total anggaran mencapai Rp 274 miliar.
Program ini disusun untuk memperkuat pembangunan berbasis kebutuhan lingkungan melalui pengaturan menu kegiatan yang bersifat mandatory dan pilihan.
Dalam pelaksanaannya, dana RW akan dikelola oleh RW dan kelurahan.
Karena itu, penguatan tim kerja dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dari skema pengelolaan, khususnya untuk kegiatan infrastruktur dan swakelola.
“Dana RW dikelola oleh RW dan kelurahan, sehingga perlu tim kerja yang kuat, terutama untuk kegiatan infrastruktur dan swakelola. Partisipasi masyarakat juga harus ditingkatkan agar kualitas dan akuntabilitas tetap terjaga,” jelasnya.
Dadang menambahkan, lurah akan berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengelolaan dana RW.
Peran tersebut dinilai krusial untuk memastikan pelaksanaan program berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi warga.
Selain membahas kesiapan program unggulan 2026, rapat koordinasi juga menyiapkan arah pembangunan Kota Depok pada 2027.
Fokus pembangunan diarahkan pada penguatan infrastruktur yang menunjang mobilitas warga, penanganan banjir, peningkatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta penguatan sektor ekonomi.
“Diharapkan melalui koordinasi yang solid dan kolaboratif, pembangunan Kota Depok ke depan dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan serta kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Wali Kota Depok Supian Suri menegaskan bahwa realisasi program dana Rp 300 juta per RW harus berjalan optimal mulai 2026 agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia meminta perencanaan program dimatangkan agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di setiap wilayah.
“Program dana RW Rp 300 juta diharapkan mampu menjawab kebutuhan warga, sehingga mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Depok,” ujar Supian, Senin (22/12/25).
Saat ini, Bappeda Kota Depok tengah menyusun Peraturan Wali Kota yang mengatur mekanisme pelaksanaan dana RW pada 2026.
Pemkot Depok juga berencana membuka layanan pengaduan atau crisis center untuk memudahkan Ketua RW, lurah, dan camat berkonsultasi terkait perencanaan serta alokasi penggunaan dana tersebut.
“Nantinya Pak RW, Pak Lurah, atau Pak Camat bisa berkonsultasi terkait perencanaan dan alokasi penggunaan dana RW yang digunakan melalui crisis center tersebut,” terangnya.
Supian Suri juga meminta dukungan seluruh perangkat daerah agar seluruh program unggulan Pemkot Depok dapat berjalan optimal sesuai dengan perencanaan.
“Saya minta bantuan semua perangkat daerah, camat, dan lurah untuk menyukseskan program-program unggulan ini,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.