Rincian Besaran UMP Jakarta 2026, Pemprov Siap Tindak Perusahaan Nakal Megapolitan 25 Desember 2025

Rincian Besaran UMP Jakarta 2026, Pemprov Siap Tindak Perusahaan Nakal
Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar Rp 5.729.876.
Besaran tersebut mengalami kenaikan 6,17 persen atau sekitar Rp 333.115 dibandingkan UMP tahun sebelumnya dan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.
Penetapan UMP 2026 disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai rapat bersama Dewan Pengupahan di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Keputusan tersebut diambil setelah melalui serangkaian pembahasan yang melibatkan unsur buruh, pengusaha, dan pemerintah.
“Hari ini kami mengumumkan besaran UMP setelah rapat beberapa kali antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. DKI Jakarta telah disepakati untuk kenaikan upah UMP tahun 2026 sebesar Rp 5.729.876,” ucap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Pramono menjelaskan, penetapan UMP DKI Jakarta 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Besaran UMP ini berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Sebagai perbandingan, UMP DKI Jakarta pada 2025 tercatat sebesar Rp 5.396.761. Dengan penetapan terbaru, terjadi kenaikan sebesar 6,17 persen atau Rp 333.115.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani PP tentang Pengupahan yang memuat rumus kenaikan upah minimum provinsi (UMP) hingga upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).
“Akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar: Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 – 0,9,” kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.
Yassierli menjelaskan, alfa merupakan indeks tertentu yang merepresentasikan kontribusi pekerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota.
Dalam pembahasan di tingkat daerah, Dewan Pengupahan DKI Jakarta menyepakati penggunaan alfa sebesar 0,75 untuk penetapan UMP 2026.
“Dalam PP diatur alfanya adalah 0,5 sampai dengan 0,9. Dalam rapat Dewan Pengupahan untuk pembahasan hal yang berkaitan dengan UMP dibutuhkan penetapan UMP 2026 ini berdasarkan alfanya 0,75,” lanjut Pramono.
Ia mengakui, proses pembahasan berlangsung alot karena adanya perbedaan pandangan antara unsur buruh dan pengusaha.
“Untuk pengusaha awalnya mereka tentunya bertahan dengan 0,5 dan naik menjadi 0,55 dan mereka bertahan di angka itu, sedangkan buruh pekerja mereka menginginkan tentunya di atas 0,9,” lanjut Pramono.
Pramono memastikan, UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp 5.729.876 mulai berlaku pada 1 Januari 2026.
“Mulai 1 Januari 2026,” ujar Pramono.
Ia meminta seluruh perusahaan di DKI Jakarta untuk segera menyesuaikan struktur upah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Pemprov DKI Jakarta, kata Pramono, akan bersikap tegas terhadap perusahaan yang tidak menerapkan UMP sesuai aturan.
“Kalau di DKI Jakarta ya bagi semua perusahaan harus menerapkan itu. Kalau ada yang tidak menerapkan tentunya Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan ketegasan terhadap hal tersebut,” ucap Pramono.
Selain penetapan UMP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyiapkan berbagai program pendukung bagi pekerja, di antaranya subsidi transportasi, bantuan pangan, layanan kesehatan gratis, hingga akses air minum.
Sementara bagi pengusaha, pemerintah menyiapkan kemudahan perizinan, pelayanan, serta sejumlah insentif agar kegiatan usaha tetap berjalan.
Pramono berharap keputusan UMP DKI Jakarta tahun 2026 ini dapat diterima oleh seluruh pihak.
“Alhamdulillah, sekarang ini sudah bisa diterima oleh semua pihak,” ujar Pramono.
(Reporter: Ruby Rachmadina | Editor: Faieq Hidayat)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.