Praperadilan Nadiem Makarim Ditolak, Kuasa Hukum Protes Hal Ini – Page 3

Dia mengulas pernyataan Pakar Hukum Pidana Suparji Ahmad dari Universitas Al Azhar Indonesia, sebagai saksi ahli yang dihadirkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi harus bersifat nyata atau actual loss, bukan sekadar potensi alias potential loss.

Pandangan ini dinilainya sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa unsur kerugian negara harus benar-benar terjadi dan dapat dihitung secara pasti.

Sementara itu, Ahli Hukum Pidana Khairul Huda dari Universitas Muhammadiyah Jakarta menerangkan, alat bukti yang paling relevan untuk menetapkan tersangka dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah adanya kerugian negara.

Untuk itu, Dodi menyatakan pihaknya akan terus menuntut bukti sah yang menunjukkan adanya kerugian negara secara nyata dan pasti, bukan sekadar dugaan atau potensi. Terlebih, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengatakan bahwa pengadaan laptop Chromebook dinyatakan normal dan tidak ditemukan adanya mark-up.

“Artinya, hingga hari ini, tidak ada unsur kerugian negara sebagaimana ditegaskan oleh BPKP, lembaga yang sah menurut undang-undang untuk melakukan audit keuangan negara. Mungkin ini baru pertama terjadi seorang tersangka dituduh korupsi tapi hasil audit kerugian negaranya baru akan dilakukan, alias menyusul belakangan,” Dodi menandaskan.