Pramono Sebut Dana DKI yang Mengendap di Bank Tak Cukup untuk Bayar Proyek Megapolitan 24 Oktober 2025

Pramono Sebut Dana DKI yang Mengendap di Bank Tak Cukup untuk Bayar Proyek
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, dana Rp14,6 triliun milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang tersimpan di bank justru masih kurang untuk membayar seluruh proyek dan kewajiban Pemprov menjelang akhir tahun anggaran 2025.
“Di tahun 2024 itu kurang lebih Rp18 triliun. Sekarang saya juga memperkirakan kurang lebih 16 sampai 18 triliun. Jadi uang yang Rp14,6 ini pun mash kurang gitu. Jadi kalau mau dibantu ya monggo, silakan kami akan manfaatkan,” ucap Pramono saat ditemui di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (24/10/2025).
Pada 2023 serapan anggaran untuk pembayaran proyek Pemprov DKI mencapai sekitar Rp16 triliun, sedangkan pada 2024 meningkat menjadi Rp18 triliun.
Untuk itu, jumlah dana yang kini tersimpan justru belum mencukupi kebutuhan pembayaran Pemprov hingga akhir tahun ini.
Pramono juga memastikan tidak ada perbedaan data antara Pemprov DKI dengan Kementerian Keuangan maupun Bank Indonesia mengenai jumlah dana yang tersimpan.
“Jumlah yang disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan Rp14,6 triliun itu betul. Ada dua bentuk, satu berupa deposito dan satu lagi giro. Dua-duanya diperbolehkan dan dua-duanya digunakan untuk menyelesaikan pembayaran sampai akhir Desember,” ucap dia.
Jika pemerintah pusat menyalurkan tambahan dana seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Pemprov DKI siap memanfaatkannya untuk menutupi kekurangan pembayaran proyek akhir tahun.
“Jadi artinya dana itu pun masih kurang. Maka dengan demikian, saya malah kalau Pak Menteri Keuangan jadi mentransfer ke Bank Jakarta Rp10 triliun, saya pasti akan manfaatkan untuk itu,” ungkap Pramono.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.