Pramono: Jakarta Tidak Bisa Lagi Hanya Bergantung dengan APBD Megapolitan 24 September 2025

Pramono: Jakarta Tidak Bisa Lagi Hanya Bergantung dengan APBD
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, Jakarta tidak boleh terus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meskipun nilainya sangat besar.
Menurut dia, transformasi cara berpikir dan pola kerja diperlukan agar Jakarta lebih mandiri menghadapi masa depan, terlebih setelah peran ibu kota politik akan berpindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2028.
“Kita harus merubah cara berpikir, tidak bisa lagi hanya menggantungkan kepada APBD ,” ungkap Pramono saat memberikan sambutan dalam kunjungan kelas Lemhanas di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Pramono menuturkan, APBD Jakarta tahun 2025 mencapai sekitar Rp92 triliun. Angka itu jauh melampaui provinsi lain di Indonesia.
Namun, nominal besar tersebut bukan solusi jika tidak dibarengi perubahan pola kerja.
“Tetapi saya tidak mau kita menggantungkan kepada APBD yang kelihatannya besar sekali. Bagaimana caranya? Maka harus merubah
behavior
, cara kerja,” lanjut Pramono.
Sejak hari pertama menjabat, Pramono memimpin dengan cara disiplin dan memberikan teladan.
Ia menggambarkan dirinya sebagai “dirigen” yang mengorkestrasi jalannya pemerintahan dengan keterbukaan dan mengandalkan ASN yang sudah ada.
Salah satu contohnya adalah penerapan disiplin waktu.
“Di balai kota ini sekarang semuanya on time. Karena gubernurnya lima menit sebelumnya pasti sudah siap-siap. Dan saya dalam rapat, saya bilang kalau terlambat, besok jangan masuk lagi. Sehingga perubahan tanpa kemudian harus diawasi, tapi dengan hal-hal praktik nyata,” kata dia.
Selain itu, setiap hari Rabu sekitar 64.000 ASN DKI diwajibkan menggunakan transportasi umum.
Kebijakan ini, menurut Pramono, mendapat tingkat kepatuhan di atas 84 persen karena gubernur dan wakil gubernur memberi teladan.
Selain APBD, Jakarta kini juga memanfaatkan mekanisme koefisien luas bangunan (KLB) untuk membiayai pembangunan.
Jika sebelumnya pengurusan KLB bisa makan waktu belasan tahun, kini dipangkas menjadi hanya 15 hari.
“Transparansi jadi kunci utama. Orang tidak bisa lagi main-main. Kalau ada orang bangun gedung tinggi, dalam hati saya bilang ‘Bismillah, pasti dia bayar KLB-nya’”ungkap Pramono.
Dana seperti itulah akan dipakai untuk membiayai pembangunan sejumlah ruang publik di Jakarta, seperti Bundaran HI, Blok M, Taman Bendera Pusaka, Semanggi, hingga kawasan Jakarta Timur, Barat, dan Selatan.
“Ini semuanya akan menjadi transparan dan mudah-mudahan inilah yang akan benar-benar bisa memperbaiki dan merubah wajah Jakarta,” ungkap Pramono.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.