Pramono Akui Proyek Fisik di Jakarta Dikurangi Imbas DBH Dipangkas Megapolitan 23 Oktober 2025

Pramono Akui Proyek Fisik di Jakarta Dikurangi Imbas DBH Dipangkas
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa sejumlah proyek fisik di Ibu Kota akan dikurangi imbas Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dipangkas.
Meski begitu, ia memastikan efisiensi anggaran ini tidak akan menyentuh sektor layanan publik, di antaranya kesehatan dan pendidikan.
“Untuk puskesmas sebenarnya enggak dikurangi, operasionalnya tetap. Yang dikurangi adalah pembangunan yang bersifat fisik,” kata Pramono saat ditemui di Velodrome, Jakarta Timur, Kamis (23/10/2025).
Pramono menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tetap memprioritaskan layanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat.
Sektor kesehatan dan pendidikan disebut menjadi dua bidang yang harus tetap berjalan penuh meski alokasi anggaran mengalami penyesuaian.
“Saya berprinsip untuk kesehatan dan pendidikan tidak dikurangi. Yang dikurangi semuanya adalah hal yang bersifat pembangunan fisik,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah justru tengah menyiapkan pembangunan dua puskesmas baru serta revitalisasi beberapa fasilitas kesehatan yang sudah ada agar pelayanan tetap optimal.
“Bahkan untuk puskesmas ada dua dalam waktu dekat yang akan kita bangun baru, kemudian ada revitalisasi. Jadi untuk kesehatan tidak ada yang dikurangi,” ujarnya.
Untuk menutupi kekurangan anggaran akibat berkurangnya DBH, Pramono menyiapkan strategi pembiayaan kreatif (
creative financing
).
Melalui skema ini, Pemprov DKI akan menggandeng pihak swasta, BUMD, dan BUMN dalam mendukung pembangunan infrastruktur tanpa terlalu bergantung pada dana APBD.
“Saya melakukan apa yang disebut dengan
creative financing
, kerja sama dengan swasta, kerja sama dengan BUMD, BUMN untuk membangun Jakarta,” kata Pramono.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berpotensi menunda beberapa proyek pembangunan pada 2026. Hal ini menyusul adanya pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp 15 triliun.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Atika Nur Rahmania menjelaskan, sejumlah proyek fisik kemungkinan besar tak bisa berjalan sesuai rencana.
“Pada prinsipnya kita harus fokuskan belanja pada
core service
dan
high impact
program atau pelayanan pelayanan dasar dan program yang memiliki
impact of
manfaat yang besar,” kata Atika dalam rapat Badan Anggaran di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (20/10/2025).
Atika merinci, beberapa proyek yang kemungkinan ditunda antara lain pembangunan Rumah Susun Rorotan IX tahap 2, GOR Cendrawasih dan Kemakmuran, Stadion Sepak Bola Taman Sari, serta pembangunan Gelanggang Remaja Jagakarsa.
Selain itu, pembangunan sejumlah gedung pemerintah daerah juga berpotensi tertunda.
Program perbaikan fasilitas publik pun ikut terdampak seperti rehab puskesmas yang dikurangi dari 12 menjadi 5 lokasi, rehab sekolah dari 22 menjadi 5 lokasi dan 1 sekolah cagar budaya, serta peningkatan breakwater Pelabuhan Muara Angke.
“Itu pilihan terhadap mana yang ditunda itu sesuai audit inspektorat yang saat ini berjalan pada realisasi kegiatan 2024-2025 menjadi salah satu dasar pertimbangan penundaan kegiatan dalam RAPBD 2026,” jelas Atika.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.