Prabowo Dialog 3 Jam dengan Kepala Daerah se-Papua, Muncul Usulan Bentuk Provinsi Baru

Menurut dia, Presiden Prabowo juga menyampaikan komitmen untuk menambah dana Otsus Papua menjadi Rp12 triliun pada tahun 2026. Namun, Prabowo meminta agar serapan APBD yang berkualitas, tak terjadi kebocoran anggaran, dan menyentuh kebutuhan orang asli Papua.

“Itu kerangka anggaran yang kedua. Dan kita akan memastikan dari komite, memastikan anggaran hampir 60-an triliun ini dari Kementerian/Lembaga bisa tepat sasaran, lokusnya jelas, dan dapat menyentuh kebutuhan aspirasi orang asli Papua,” ucap dia.

Selanjutnya, kata Velix, Prabowo menekankan soal penataan regulasi agar lebih fleksibel dan dapat memecahkan permasalahan yang ada di birokrasi. Kemudian, Prabowo dan kepala daerah membahas soal penguatan kelembagaan di birokrasi.

Para bupati pun mengusulkan adanya pembentukan provinsi baru, khususnya di kawasan Saireri yang berada di pesisir utara Papua. Wilayah ini diusulkan menjadi provinsi baru berbasis kebudayaan.

“Dalam konteks kelembagaan ini, izin Bapak Menteri Dalam Negeri, ada juga aspirasi dari para bupati terutama di kawasan Saireri, di pesisir utara Papua untuk membentuk provinsi baru yang basis kebudayaannya adalah Saireri. Itu salah satu dalam topik aspek kelembagaan,” kata Velix.

Terakhir, Prabowo memiliki perhatian khusus terhadap pengembangan sumber daya manusia di Papua. Velix menyebut Prabowo ingin program-program prioritas dapat menyentuh semua masyarakat Papua, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

“Terakhir adalah kerangka sumber daya manusia. Karena ini menjadi penting sekali dalam pengembangan sumber daya manusia, berbagai program-program dari Bapak Presiden ini akan menyentuh langsung aspek pendidikan, tentang sekolah rakyat,” tutur dia.

“Kemudian juga tentang sekolah unggulan terintegrasi, rumah sakit unggulan di berbagai 4 Daerah Otonom Baru, dan juga sekitar nanti 24 rumah sakit unggulan di Tanah Papua,” sambung Velix.