Polri Ungkap 3 Pilar Pendekatan Baru Penanganan Massa Aksi Sepanjang 2025

Liputan6.com, Jakarta – Polri menyatakan telah menggeser metode pengamanan aksi massa di sepanjang tahun 2025, yaitu ke jalur dialog, deeskalasi, dan pendekatan humanis. Hal itu dipaparkan dalam Rilis Akhir Tahun Polri 2025 di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Astamaops Polri Komjen Fadil Imran mengatakan, reformasi operasional tidak cukup hanya mengubah taktik di lapangan. Namun juga cara negara hadir di ruang demokrasi, khususnya saat warga menyampaikan pendapat di muka umum.

Dia menegaskan, unjuk rasa merupakan hak konstitusional warga negara. Dalam konteks tersebut, peran Polri bukan sebagai penghalang, melainkan penjamin keamanan publik agar aspirasi tersampaikan tanpa benturan.

“Kami menegaskan bahwa aksi penyampaian pendapat adalah hak konstitusional warga negara. Dan tugas Polri bukan hanya menjadi penghalang, tetapi justru menjadi penjamin dan pelayanan keamanan publik,” ujar dia.

Kendati, Fadil mengakui selama ini masih banyak kritik terkait penggunaan kekuatan yang dinilai tidak proporsional, serta lemahnya fungsi negosiasi di lapangan. Untuk itu, Polri mulai meninggalkan pendekatan berbasis dominasi dan eskalasi, hingga beralih ke pengamanan berbasis dialog dan pengendalian situasi.

“Maka dalam dokumen kebijakan terbaru, kami menegaskan tiga pilar yakni dialogis hukum, proporsionalitas kekuatan, integritas dan legitimasi,” ucap dia.

Dia mengatakan, tiga pilar ini diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas institusi sekaligus menghadirkan sentuhan humanis.

“Karena keamanan publik tidak bisa dibangun hanya dengan kekuatan, tapi dengan kepercayaan,” kata Fadil.