Polisi Amankan Demo Buruh di Patung Kuda Dilarang Bawa Senjata Api Megapolitan 29 Desember 2025

Polisi Amankan Demo Buruh di Patung Kuda Dilarang Bawa Senjata Api
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Polres Metro Jakarta Pusat memastikan seluruh personel yang bertugas mengamankan demo buruh di Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025), tidak membawa senjata api.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyebut, langkah ini diambil untuk memastikan pengamanan aksi penyampaian pendapat buruh berjalan dengan pendekatan yang humanis dan persuasif.
“Seluruh personel tidak dibekali senjata api dan mengedepankan
pendekatan humanis
serta profesional,” ujar Susatyo dalam keterangan tertulisnya, Senin.
Susatyo menjelaskan, pelarangan penggunaan senjata api bagi petugas pengamanan merupakan bagian dari standar operasional prosedur (SOP) dalam melayani aksi unjuk rasa damai.
Sebanyak 1.392 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran pun dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi yang digelar oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh tersebut.
“Kami menurunkan 1.392 personel gabungan untuk melayani kegiatan penyampaian pendapat di muka umum agar berjalan aman, tertib, dan kondusif,” kata Susatyo.
Meski begitu, Susatyo tetap meminta massa aksi untuk kooperatif dan mematuhi batasan-batasan dalam penyampaian pendapat di muka umum.
Ia mengingatkan agar massa tidak melakukan pembakaran ban bekas yang dapat mengganggu ketertiban umum.
“Kami menghormati hak saudara-saudara kita dalam menyampaikan pendapat. Namun kami juga mengimbau agar aksi dilakukan secara damai, tidak anarkis, tidak membakar ban bekas, tidak merusak fasilitas umum, serta tidak melawan petugas,” kata Susatyo.
Ia juga meminta para orator di atas mobil komando untuk menjaga narasi agar tidak memprovokasi massa untuk melakukan tindakan melanggar hukum.
“Kami mengajak seluruh peserta aksi dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban. Sampaikan aspirasi dengan damai, karena keamanan dan kenyamanan adalah tanggung jawab kita bersama,” ucapnya.
Terkait pengaturan arus lalu lintas di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat dan sekitarnya, Susatyo menyebut pengalihan arus akan bersifat situasional.
Penutupan jalan hanya akan dilakukan jika jumlah massa di lapangan meningkat signifikan dan menutup badan jalan.
“Pengaturan arus lalu lintas bersifat situasional dan akan disesuaikan dengan eskalasi jumlah massa di lapangan. Kami mohon pengertian masyarakat atas potensi kepadatan yang terjadi,” jelas Susatyo.
Namun, untuk menghindari kemacetan,
polisi
menyarankan masyarakat yang biasa melintasi kawasan Gambir dan Istana Negara agar mencari rute alternatif lain.
“Kami mengimbau warga yang akan melintas di sekitar
Monas
agar menggunakan jalur alternatif selama kegiatan unjuk rasa berlangsung,” tuturnya.
Massa buruh akan demo menolak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2026 Rp 5,7 juta di Istana, Jakarta Pusat, Senin hari ini.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan UMP DKI 2026 tidak masuk akal jika biaya hidup di Jakarta lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang.
Upah minimum di Bekasi dan Karawang pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 5,95 juta per bulan.
“Upah buruh di pabrik panci lebih tinggi dibandingkan upah di bank-bank internasional, bank-bank Himbara, dan perusahaan-perusahaan raksasa asing yang berkantor di Jakarta. Jelas hal ini tidak masuk akal,” kata Said kepada Kompas.com, Minggu (28/12/2025).
Menurut Said, tidak mungkin daya beli di Jakarta lebih kecil dibandingkan daya beli di Bekasi dan Karawang.
Said pun menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merevisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi Rp 5,89 juta per bulan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.