Pemicu Ricuh Demo Tunjangan DPR – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI pada Senin (25/8), diwarnai kericuhan. Demo yang digelar oleh sejumlah elemen masyarakat tersebut menyoroti isu sensitif, seperti tingginya tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat luas.

Para pendemo mempertanyakan gaji dan tunjangan anggota DPR yang melebihi Rp100 juta. Kericuhan pecah mulai siang ketika massa mencoba mendekati pagar utama Gedung DPR.

Polisi menembakkan meriam air (water cannon) untuk menghalau massa aksi yang mulai anarki dengan melempari petugas. Pantauan di lokasi sekitar jam 12.50 WIB, polisi memukul mundur massa aksi dengan menyisir Jalan Gatot Subroto.

Petugas juga terus mengimbau kepada massa aksi untuk mundur dan meninggalkan lokasi aksi karena situasi sudah tidak kondusif.

Setelah dipukul mundur di depan Gerbang Utama, massa berpindah ke Gerbang Pancasila dan menutup Jalan Gelora.

Situasi sempat mencekam saat petasan diledakkan. Ledakan bikin membuat massa kaget, bahkan seorang peserta aksi terluka di tangan dan buru-buru dibawa kabur dengan sepeda motor.

Massa kemudian berhasil mendobrak pintu kecil Gedung DPR, lalu menyeret satu unit motor ke dalam dan langsung membakarnya.

Api membumbung tinggi, asap hitam mengepul. Tak puas, massa juga merusak pos satpam DPR. Polisi bergerak menembakkan gas air mata ke arah kerumunan.

Bentrokan kemudian berlanjut pada Senin Malam di Jalan Gerbang Pemuda, Senayan. Sebuah Pos Polisi (Pospol) dekat pintu 11 GBK porak-poranda dirusak pengunjuk rasa.

“Woi jangan mundur, jangan lari,” teriak salah satu demonstran, sembari melempari kaca Pospol dengan batu.

Kepolisian yang berjaga langsung maju dari arah Kemenpora, menembakkan gas air mata berkali-kali. Massa yang kebanyakan pelajar panik, berhamburan ke arah Jalan Asia Afrika.

Aksi unjuk rasa di kompleks DPR Senayan diwarnai kericuhan. Polisi berhasil memukul mundur massa menjauh dari depan gedung DPR/MPR. Demo dipicu isu terkait tunjangan DPR yang dinilai tidak sensitif dengan kondisi sulit masyarakat.