Paripurna DPR Sahkan Hasil Fit And Proper Test Hakim Agung dan Ad Hoc MA – Page 3

Proses pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung (MA) merupakan bagian dari sistem checks and balances antar-lembaga negara, khususnya antara lembaga yudikatif (MA) dan legislatif (DPR), yang diatur oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Keterlibatan DPR dalam proses ini bertujuan untuk memastikan adanya pengawasan publik dan akuntabilitas dalam pemilihan pejabat tinggi di lembaga peradilan.

Berdasarkan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY) kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. KY, sebagai lembaga negara yang mandiri, memiliki wewenang dan tugas utama untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Proses seleksi di KY mencakup pendaftaran, seleksi kualitas, dan wawancara untuk menjaring calon-calon terbaik. KY bertugas memastikan calon yang diajukan memiliki integritas, kompetensi, dan moralitas yang tinggi.

Setelah melalui seleksi ketat di Komisi Yudisial, nama-nama calon diajukan ke DPR. Di sinilah peran DPR, melalui Komisi III yang membidangi hukum, untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Proses ini menjadi tahap akhir penentu sebelum calon-calon tersebut disahkan.

Uji kelayakan ini sering kali menjadi sorotan publik karena berpotensi dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Namun, secara ideal, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa calon hakim agung tidak hanya cakap secara hukum, tetapi juga memiliki rekam jejak yang bersih dan tidak terafiliasi dengan kepentingan politik tertentu.