Pakar Ingatkan RDF Plant Bukan Solusi Jangka Panjang Krisis Sampah Jakarta Megapolitan 16 Desember 2025

Pakar Ingatkan RDF Plant Bukan Solusi Jangka Panjang Krisis Sampah Jakarta
Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com –
Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta
terus menggenjot berbagai teknologi
pengolahan sampah
untuk menekan ketergantungan pada
landfill
, salah satunya melalui pembangunan Refuse Derived Fuel (RDF) Plant di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat.
Fasilitas ini digadang-gadang menjadi solusi alternatif di tengah keterbatasan daya tampung lokasi pembuangan sampah terbesar di Indonesia tersebut.
RDF Plant
diproyeksikan mampu mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif bagi industri, sehingga volume sampah yang berakhir di
landfill
dapat ditekan.
Namun, di tengah antrean truk sampah yang kembali mengular dan kapasitas
Bantargebang
yang semakin terbatas, para pakar mengingatkan bahwa RDF Plant belum menyentuh akar persoalan pengelolaan sampah Jakarta.
Tanpa perubahan mendasar dari hulu hingga hilir, kebijakan berbasis teknologi seperti RDF dinilai berpotensi hanya menjadi solusi jangka pendek atau kebijakan tambal sulam.
“Langkah seperti RDF plant dan pemilahan sampah memang bisa menyelesaikan masalah, tetapi itu dalam perspektif jangka pendek,” kata Pengamat Perkotaan Universitas Indonesia (UI) Muh Aziz Muslim, saat dihubungi
Kompas.com
, Jumat (12/12/2025).
Antrean panjang truk sampah menuju TPST Bantargebang bukanlah peristiwa baru. Hampir setiap musim hujan atau saat terjadi gangguan operasional, ratusan truk terlihat mengular hingga berjam-jam di akses masuk lokasi pembuangan sampah tersebut.
Menurut Aziz, persoalan ini bersifat struktural dan saling terkait.
“Kita bisa mencermati bahwa antrean panjang ini tentu disebabkan oleh kuantitas sampah yang juga semakin bertambah,” ujar Aziz.
Ia menjelaskan, volume sampah Jakarta terus meningkat dari waktu ke waktu, sementara kapasitas penampungan di Bantargebang sudah tidak lagi mampu mengimbangi laju pertambahan tersebut.
“Di sisi lain, kapasitas penampungan tempat TPA itu juga sudah tidak lagi bisa menampung volume sampah yang ada di Jakarta,” katanya.
Kondisi ini, lanjut Aziz, diperparah oleh infrastruktur pengolahan yang tidak memadai serta perencanaan yang kurang efektif.
“Bantargebang ini sudah sangat lama beroperasi dan berkali-kali menimbulkan bencana sampah. Ini menunjukkan kurangnya perencanaan dan pengolahan sampah yang efektif,” ujarnya.
Selain persoalan volume, keterbatasan
landfill
dan infrastruktur yang rusak turut memperumit situasi. Jalan menuju TPST Bantargebang kerap dikeluhkan sopir truk karena berlubang dan memperlambat distribusi sampah.
“Kondisi ini membutuhkan skenario yang jelas. Kapasitas
landfill
terbatas, infrastruktur rusak, mau tidak mau harus ada intervensi dari hulu sampai hilir,” kata Aziz.
Ia menekankan penanganan sampah tidak bisa lagi berfokus di ujung atau hilir saja.
“Dari hulu, bagaimana sampah rumah tangga dan industri itu bisa diminimalisir sejak awal,” ujarnya.
Prinsip 3R (
reduce, reuse, recycle
) dinilai menjadi kunci untuk meringankan beban TPST Bantargebang.
“Kalau dari hulunya bisa ditangani dengan baik, beban TPA akan jauh berkurang,” kata Aziz.
Pembangunan RDF Plant di Bantargebang menjadi salah satu kebijakan utama Pemprov DKI Jakarta untuk menekan volume sampah. Teknologi ini mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif bagi industri, terutama industri semen.
Namun demikian, Aziz mengingatkan agar RDF tidak diposisikan sebagai solusi tunggal dalam menghadapi krisis sampah.
“Kita tidak mau terjebak dengan berpikir jangka pendek. Sampah akan terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk dan gaya hidup masyarakat,” kata dia.
Menurut Aziz, RDF Plant dan pemilahan sampah memang membantu, tetapi sifatnya masih sementara.
“Yang kita perlukan adalah solusi berdimensi jangka panjang. Mengembangkan sistem pengolahan sampah yang lebih efektif dan efisien,” tutur dia.
Ia menilai Jakarta perlu belajar dari kota-kota besar dunia seperti Tokyo, Stockholm, dan Vancouver.
“Mereka punya kesamaan: sistem pengolahan efektif, teknologi, tingkat daur ulang tinggi, dan penegakan hukum yang ketat,” kata dia.
Tanpa perubahan perilaku masyarakat dan keberanian mengambil kebijakan jangka panjang, Aziz menilai krisis sampah Jakarta hanya akan terus berulang.
“Permasalahan sampah ini sangat strategis. Tantangannya akan semakin berat jika kita terus menunda solusi jangka panjang,” ujar Aziz.
Dari sisi legislatif, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Bun Joi Phiau, menegaskan bahwa persoalan Bantargebang telah lama menjadi perhatian.
“Akar masalahnya terletak pada jumlah sampah yang dihasilkan Jakarta,” ujar Bun Joi saat dihubungi.
Ia menyebutkan, berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta tahun 2019, lebih dari 1.300 perjalanan truk dilakukan setiap hari untuk mengangkut lebih dari 7.000 ton sampah ke Bantargebang.
“Tidak mengherankan apabila sampah menumpuk. Sampai akhir tahun ini, sampah sudah setinggi 16 lantai,” kata Bun Joi.
Tumpukan tersebut, menurut dia, memunculkan risiko serius, terutama potensi longsor sampah.
“Kami meminta Pemprov DKI memonitor ketahanan tanggul-tanggul di sekitar Bantargebang. Jangan menunggu lama kalau sudah ada keretakan,” ujar dia.
Persoalan Bantargebang juga menyentuh aspek keselamatan kerja. Bun Joi menyinggung kematian sopir truk sampah yang belum lama ini terjadi saat mengantre.
“Kami mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Ke depan, sarana penunjang aktivitas sopir harus ditingkatkan,” kata dia.
Ia menilai fasilitas seperti mess, tempat istirahat, hingga pengaturan jam kerja perlu dievaluasi.
“Kalau perlu disiapkan tempat menginap. Jam kerja juga harus disesuaikan dengan beban kerja,” ujar Bun Joi.
Pengamat lingkungan, Mahawan Karuniasa, memaparkan kondisi eksisting Bantargebang yang kian mengkhawatirkan. Setiap hari, sekitar 7.000 ton sampah masuk ke lokasi tersebut.
“Total sampah yang ada di sana kurang lebih 55 juta ton,” kata Mahawan saat dihubungi.
Dengan kapasitas maksimal sekitar 70 juta ton, ruang tersisa di Bantargebang semakin menipis.
“Kalau dihitung dengan
inflow
2,5 juta ton per tahun, sisa kapasitas itu bisa habis dalam sekitar enam tahun,” ujarnya.
Ketinggian gunungan sampah pun bervariasi antara 40 hingga 60 meter. Mahawan menekankan bahwa tantangan utama Bantargebang bukan hanya soal volume, tetapi juga dampak lingkungan yang ditimbulkan.
“Persoalan kualitas air dan emisi gas dari landfill itu tantangan besar,” katanya.
Gas metana dari timbunan sampah berkontribusi pada perubahan iklim, sementara air lindi berisiko mencemari air tanah.
“Pemrosesan harus seimbang dengan inflow. Kalau tidak, dampaknya akan terus membesar,” ujar Mahawan.
Peneliti Ahli Utama BRIN Dr Sri Wahyono mengungkapkan, secara teknis RDF Plant di Bantargebang belum beroperasi sesuai kapasitas terpasangnya.
“RDF Plant memiliki kapasitas terpasang 2.000 ton per hari, tetapi realisasi produksinya masih sekitar 100 ton RDF per hari,” ujar dia.
Artinya, kontribusi RDF terhadap pengurangan sampah harian masih sangat kecil dibandingkan total timbulan sampah Jakarta yang mencapai ribuan ton per hari.
“RDF saat ini masih berfungsi sebagai fasilitas pendukung, belum solusi utama,” kata Sri Wahyono.
Ia menegaskan, upaya memperpanjang usia TPST Bantargebang hanya bisa dilakukan melalui dua strategi besar, yakni mengurangi sampah dari hulu dan mengolah kembali timbunan lama melalui
landfill mining.
“Tanpa itu, Bantargebang akan terus berada di bawah tekanan,” ujar dia.
Sri Wahyono juga mengingatkan pentingnya pembangunan fasilitas pengolahan antara (ITF) dan PLTSa di berbagai wilayah Jakarta agar Bantargebang benar-benar berfungsi sebagai lokasi residu akhir.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.