Mimpi Pramono Mulai Terwujud, Anak-anak Putus Sekolah di Jakbar Kembali Bersekolah Megapolitan 16 Agustus 2025

Mimpi Pramono Mulai Terwujud, Anak-anak Putus Sekolah di Jakbar Kembali Bersekolah
Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com –
Mimpi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar tidak ada lagi anak di Ibu Kota yang putus sekolah karena alasan biaya mulai terwujud.
Sebanyak 20 anak putus sekolah di Jakarta Barat kini kembali bisa belajar melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 07 Cengkareng.
Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyampaikan bahwa anak-anak tersebut berasal dari berbagai kelurahan, yakni Duri Kosambi, Pegadungan, Tegal Alur, dan Rawa Buaya.
“Sudah ditindaklanjuti, ada 20 anak yang sudah mulai masuk sekolah di SKB 07 Cengkareng,” ujar Uus di Jakarta, Jumat (15/8/2025), dikutip dari
Antara
.
Menurut Uus, 20 anak tersebut terdiri dari enam anak perempuan dan 14 anak laki-laki.
Sebagian dari mereka sebelumnya sudah pernah menempuh pendidikan, sementara ada juga anak yang baru pertama kali masuk sekolah meski sudah lama tinggal di Jakarta.
“Selain itu, ada juga anak yang memang dari luar Jakarta, sudah tinggal lama dan ber-KTP DKI Jakarta, tapi belum mengenyam bangku pendidikan,” jelasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim menemukan setidaknya 48 anak usia SD hingga SMP di Jakarta Barat yang putus sekolah.
Mereka mayoritas berasal dari Duri Kosambi, Semanan, dan Tegal Alur.
“Data yang sudah masuk ada 48 anak. Mereka asalnya dari Duri Kosambi, Semanan, Tegal Alur. Rata-rata usia SD dan menuju SMP ada juga sebagian,” ungkap Lukmanul saat meninjau anak-anak putus sekolah di RW 06 Duri Kosambi, Kamis (14/8/2025). 
Menurutnya, faktor ekonomi menjadi penyebab utama sejumlah anak tersebut putus sekolah.
“Penyebab utamanya setelah kami selidiki ada beberapa faktor. Yang pertama memang ekonomi orang tuanya tidak mampu, terus kadang-kadang ini sebagian juga ada anak yatim. Akhirnya anaknya tidak sekolah,” katanya.
Ia menambahkan, seharusnya anak-anak tersebut bisa mendapat bantuan melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
“Bantuan dari pemerintah berupa KJP juga belum mereka dapatkan. Anggaran pendidikan di tahun 2026 itu kalau tidak keliru subsidi KJP itu lebih kurang sekitar Rp 3,4 triliun,” jelasnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan ada anak yang putus sekolah hanya karena tidak mampu membayar biaya pendidikan.
“Bagi saya pribadi, sebagai Gubernur Jakarta, jangan sampai di Jakarta ada anak yang tidak bisa sekolah karena tidak punya biaya pendidikan,” kata Pramono saat ditemui di kawasan Slipi, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2025).
Ia menyebut telah menginstruksikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memprioritaskan pemberian KJP kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan.
“Kalau selama ini karena tidak punya biaya pendidikan, maka pemerintah akan hadir. Dan untuk itu kami sudah mengatur, Disdik saya minta untuk mendalami dan memprioritaskan KJP,” tegasnya.
Pramono mengakui ada sebagian anak yang tidak melanjutkan sekolah karena alasan pribadi.
Namun, bila penyebab utamanya adalah keterbatasan biaya, maka Pemprov Jakarta berkomitmen turun tangan.
Lukmanul Hakim mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah dalam menindaklanjuti temuan anak putus sekolah di Jakarta Barat.
“Terima kasih juga kepada Pemprov sudah menanggapi cepat. Ada beberapa anak yang sudah sekolah. Tapi ini baru sebagian kecil. Nanti akan kita minta untuk segera anak-anak yang lain bisa sekolah kembali,” katanya.
Pramono menutup dengan menegaskan kembali bahwa pendidikan adalah prioritas utama pemerintah provinsi.
“Bantuan pendidikan adalah prioritas, agar semua anak di Jakarta bisa bersekolah tanpa terkendala biaya,” ujarnya.
(Reporter: Ruby Rachmadina | Editor: Akhdi Martin Pratama)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.