Mentan Tegaskan Impor Beras di Kawasan Perdagangan Bebas Harus Dikecualikan: Lindungi Petani Lokal

Amran mengulas berbagai daerah, mulai dari Papua Selatan, Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, hingga Aceh yang telah menjalankan program cetak sawah. Anggaran pun digelontorkan secara khusus demi mempercepat swasembada pangan.

“Bahkan tahun depan anggarannya bisa lebih besar kita rencanakan. Nah kita, Alhamdulillah pangan sudah baik. Kita lihat pangan kita, beras, jagung, bahkan industri pangan, untuk pangan industri itu dari 1,7 juta turun menjadi 680 ribu ton. Itu luar biasa turun. Nah kemudian, beras, jagung, ayam, kita surplus, kemudian telur, bawang merah dulu kita impor, itu juga. Tapi ke depan kita harus jaga,” terangnya.

Amran mencontohkan hasil diskusinya dengan Gubernur Aceh untuk program cetak sawah dengan anggaran hampir Rp 200 miliar, dan bahkan untuk 2026 kemungkinan bertambah menjadi dua kali lipat. Hal tersebut pun berlaku untuk daerah lainnya, agar komoditas yang defisit di wilayah tersebut menjadi diperkuat dan berhasil swasembada pangan.

“Jadi kita memberikan solusi permanen. Nah, kalau katakanlah saya ini memproses, kan bisa. Sesuai regulasi juga kan, saya dengan Mendag selesai. Bisa impor. Tapi ini sensitif (untuk petani Indonesia),” ungkap dia.

Yang pasti, Kementan akan terus berkomunikasi dengan semua pihak demi mewujudkan kepentingan bersama, khususnya memberikan perhatian bagi para petani. Dana yang disiapkan pemerintah untuk swasembada pun nyaris menyentuh Rp 10 triliun, agar komoditas unggulan Indonesia menjadi lebih maksimal.

“Ada kebijakan nasional yang harus diikuti seluruh Indonesia. Tetapi komoditas lainnya yang katakanlah defisit, kayak kedelai, silakan, nggak masalah, itu sudah benar. Jadi tidak ada yang bertentangan. Hanya saja ada kebijakan pusat. Ada kebijakan pusat bahwa ini kita swasembada. Ini sudah diumumkan di PBB. Nasional, internasional, sudah kita umumkan,” Amran menandaskan.