Menanti Mandat, TNI Bersiap untuk Misi Kemanusiaan di Gaza – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Palestina, menyusul disepakatinya perjanjian damai dan penghentian konflik di Gaza, yang ditandatangani dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza di Mesir, Senin (13/10/2025).

Terkait hal tersebut, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Freddy Ardianzah, mengatakan, sudah hal yang semestinya TNI menjalankan perintah Presiden Prabowo. 

“Sebagai alat pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia senantiasa siap melaksanakan setiap kebijakan dan keputusan politik negara, termasuk yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” kata dia saat dihubungi, Selasa (14/10/2025).

Freddy mengatakan, arahan Presiden Prabowo mencerminkan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dan kemanusiaan global, khususnya bagi rakyat Palestina di Gaza.

Dalam konteks pertahanan negara, langkah itu sejalan dengan tugas pokok TNI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, yakni melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), salah satunya tugas menjaga perdamaian dunia sesuai kebijakan politik luar negeri pemerintah.

“Dengan dasar itu, TNI menegaskan kesiapannya untuk berkontribusi dalam misi perdamaian di Gaza, bila nanti mendapat mandat resmi dari Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” ungkap Freddy.

Freddy menjelaskan, TNI memiliki kapasitas dan pengalaman luas dalam operasi internasional, terbukti melalui partisipasi Kontingen Garuda (KONGA) di berbagai misi PBB di Timur Tengah, Afrika, dan kawasan lain. Indonesia pun menjadi salah satu kontributor terbesar di antara negara ASEAN dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.

“Secara teknis, TNI sedang melakukan kajian awal terhadap kesiapan operasional, logistik, dan personel untuk mendukung kemungkinan pengerahan pasukan ke Gaza,” jelas dia.

“Semua langkah dilakukan secara terukur, profesional, dan terkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, serta instansi terkait lainnya,” sambungnya.