Langkah Terbaru KPK Usai Periksa RK

Jakarta –

KPK telah memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) terkait kasus pengadaan iklan Bank BUMD. Terbaru, KPK mengungkap ada aliran dana nonbujeter pengadaan iklan Bank BUMD yang mengalir ke RK.

Kini, KPK bicara peluang memanggil anggota DPR, Atalia Praratya. KPK mengatakan pemanggilan terhadap Atalia terbuka setelah KPK memeriksa RK.

“Tentu terbuka kemungkinan untuk KPK kemudian melakukan pemanggilan kepada Saudari AT (Atalia),” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa (23/12/2025).

Atalia adalah istri Ridwan Kamil. Keduanya saat ini sedang dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Bandung.

Namun Budi belum menjelaskan kapan Atalia bakal dipanggil KPK. Budi menyebut hal itu masih menunggu perkembangan penyidikan yang tengah berjalan.

“Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa dan penyidik pasti akan mendalami secara menyeluruh sejak awal dari proses pengondisian dalam pengadaan barang dan jasanya,” sebut Budi.

“Kemudian pengelolaan dana nonbujeter di Corsec BJB seperti apa, manajemennya. Kemudian diperuntukkan untuk siapa dan apa saja itu juga kemudian menjadi fokus penyidik untuk mendalami secara menyeluruh,” tambahnya.

Kemudian, nama Lisa Mariana sempat muncul karena ia diduga turut menerima aliran duit dari RK. Apakah ada nama-nama lain selain Lisa?

“Belum bisa kami sebutkan. Mungkin ada, ini masih terus didalami aliran ke mana saja,” ujar Budi. Budi menjawab pertanyaan adakah pihak selain LM yang menerima aliran duit dari RK.

Saat ini, KPK bekerja dengan prinsip follow the money. Follow the money artinya siapa pun yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani bisa saja dimintai keterangan.

“Pemanggilan seseorang dalam proses penyidikan perkara khususnya terkait dengan perkara BJB ini tentu berbasis pada informasi ataupun bukti awal yang kemudian menjadi basis penyidik untuk meminta keterangan kepada pihak-pihak yang diduga mengetahui terkait dengan konstruksi perkara maupun terkait dengan aliran-aliran uang tersebut,” imbuhnya.

Sebelumnya, KPK mengatakan dana nonbujeter senilai Rp 200 miliar salah satunya mengalir ke RK. KPK pun pada akhirnya melakukan penyitaan sejumlah aset milik RK yang diduga bersumber dari dana nonbujeter tersebut.

“Di mana dana nonbujeter ini bersumber dari sebagian anggaran yang semestinya digunakan untuk belanja iklan di BJB, tapi sebagiannya, sekitar 50 persen, ya ada Rp 200-an miliar begitu, itu masuk ke dana nonbujeter yang dikelola di Corsec BJB,” terang Budi, Rabu (17/12/2025).

“Di mana dana nonbujeter ini mengalir ke sejumlah pihak kehidupan, di antaranya yang ditelusuri dan diduga adalah mengalir ke Saudara RK,” sambungnya.

Diketahui, RK diperiksa sekitar 6 jam lamanya oleh KPK pada Selasa (2/12). Saat itu, RK menyebut pemanggilan oleh KPK menjadi hal yang ditunggunya.

“Ya jadi pertama, saya sangat bahagia karena ini momen yang ditunggu-tunggu, berbulan-bulan ingin melakukan klarifikasi kan ya. Nah hari ini saya sudah melakukan klarifikasi sebagai penghormatan pribadi pada supremasi hukum, tanggung jawab sebagai warga negara, memberikan keterangan seluas-luasnya, tanggung jawab pribadi sebagai anak bangsa untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas,” kata RK kepada wartawan seusai pemeriksaan.

KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Yuddy Renaldi selaku eks Dirut Bank BJB; Widi Hartono (WH) yang menjabat Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB; serta Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (S), dan Sophan Jaya Kusuma (RSJK) selaku pihak swasta.

Perbuatan kelimanya diduga telah menimbulkan kerugian negara hingga Rp 222 miliar. KPK menduga duit tersebut masuk sebagai dana pemenuhan kebutuhan nonbujeter.

Para tersangka saat ini belum ditahan. KPK sudah minta Ditjen Imigrasi mencegah mereka ke luar negeri selama enam bulan dan bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penyidikan.

Halaman 2 dari 4

(isa/isa)