KPK Ungkap Sudah Periksa Lebih dari 300 Biro PIHK Terkait Kasus Kuota Haji – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah memeriksa lebih dari 300 biro penyelenggara haji, termasuk Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), terkait penyidikan dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama pada 2023–2024.

“Sejauh ini sudah lebih dari 300 PIHK yang dimintai keterangan untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negaranya,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (23/10/2025).

Budi menambahkan bahwa biro-biro penyelenggara haji yang diperiksa tersebar di berbagai wilayah Indonesia. “Dari Jawa Timur, Yogyakarta, Sumatera Selatan, Jakarta, Kalimantan Selatan, dan beberapa wilayah lainnya,” katanya.

Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025.

Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut.