KPK Bongkar Fakta Baru: Biro Travel Tak Berizin Dapat Kuota Haji Khusus – Page 3

Budi meminta semua pihak travel haji yang dipanggil penyidik bisa kooperatif. Hal ini bertujuan agar pengungkapan kasus dugaan korupsi pembagian kuota tambahan haji 2024 bisa segera rampung.

“KPK mengimbau kepada pihak-pihak baik asosiasi ataupun biro travel yang nanti akan dipanggil untuk dapat kooperatif dan memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik, sehingga proses penyidikan perkara ini bisa segera tuntas,” kata Budi.

Budi menambahkan, jumlah biro perjalanan yang menjadi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) di Indonesia tidak sedikit. Sekurang-kurangnya, lanjut Budi, data tercatat di KPK ada sekitar 400-an biro.

Dalam kasus kuota haji ini, selain memeriksa para saksi, penyidik KPK juga sudah melakukan penggeledahan. Hasilnya, penyidik mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti, seperti dokumen, barang bukti elektronik, dan juga ada beberapa aset.