KPAI Desak Pemprov DKI Segera Batasi Akses Medsos Pelajar Usai Ledakan SMAN 72 Megapolitan 25 November 2025

KPAI Desak Pemprov DKI Segera Batasi Akses Medsos Pelajar Usai Ledakan SMAN 72
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
— Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak Pemerintah Provinsi Jakarta segera menyiapkan aturan untuk membatasi akses pelajar terhadap konten berbahaya di media sosial bunut terjadi ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta.
“Maka sangat mendesak jika Provinsi DKI Jakarta akan segera menyiapkan regulasi khusus untuk membatasi akses pelajar terhadap konten berbahaya di media sosial,” ucap Komisioner
KPAI
Kawiyan dalam keterangan tertulis, Selasa (25/11/2025).
Desakan ini muncul setelah beberapa kasus menunjukkan dampak negatif paparan media sosial terhadap remaja, termasuk ledakan di SMA Neheri 72 Jakarta.
Setidaknya dalam insiden ledakan di lingkungan pendidikan itu menyebabkan 96 korban mengalami luka fisik dan psikologis.
“Lebih dari itu, semua siswa yang ada di sekolah tersebut juga ikut mengalami dampak psikologis, depresi dan ketakutan,” ungkap Kawiyan.
Temuan Densus 88 juga menunjukkan 110 anak terpapar paham radikal dan jaringan terorisme melalui media sosial.
Menurut KPAI, regulasi Pemprov DKI Jakarta sebaiknya fokus pada edukasi anak tentang dunia digital, bukan mengatur penyelenggaraan sistem elektronik (PSE) yang otoritasnya dipegang Kementerian Komunikasi dan Digital.
“Regulasi yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta harus berupa pedoman dan panduan untuk mengedukasi anak, orangtua dan sekolah,” ujarnya.
KPAI merekomendasikan delapan langkah penting untuk membatasi dampak negatif media sosial terhadap anak, berikut daftarnya:
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.