Komisi X DPR Minta Kritik-Penolakan Buku Sejarah RI Versi Terbaru Dihormati

Jakarta –

Komisi X DPR menilai buku sejarah Indonesia yang baru diluncurkan oleh Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) memperkaya narasi sejarah. Komisi X menilai penolakan dan kritik yang muncul perlu dihormati.

“Apakah buku ini akan didorong menjadi bahan ajar wajib, perlu uji publik, dan penilaian dari para ahli pendidikan,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani kepada wartawan, Senin (15/12/2025)

“Yang terpenting, materi ajar sejarah harus mendidik, berimbang, dan memperkuat nalar kritis siswa,” tambah dia.

Lebih lanjut, Lalu menilai jika nantinya masih muncul penolakan dari publik terkait buku tersebut, hal itu harus dihormati. Sebab, sejarah memang terdapat unsur sensivitas publik.

“Karena sejarah menyangkut ingatan kolektif dan sensitivitas publik, tentu masukan, kritik, bahkan penolakan dari masyarakat harus dihormati dan dijadikan bahan evaluasi,” ujarnya.

Peresmian buku berlangsung di gedung Kemendikdasmen, Jakarta, Minggu (14/12). Peresmian buku ditandai dengan meletakan puzzle berbentuk pulau-pulau Indonesia yang melambangkan unsur-unsur yang ada dalam buku sejarah Indonesia.

“Jadi ini bukan ditulis oleh saya, oleh Pak Restu, atau oleh orang Kementerian Kebudayaan. Kita memfasilitasi para sejarawan untuk menulis sejarah. Kalau sejarawan tidak menulis sejarah, lantas bagaimana kita merawat memori kolektif bangsa kita?” kata Fadli Zon.

(ial/rfs)