Ketua RT Jakarta: Peran Kita Berat, Pengeluaran Lebih Besar dari Insentif Megapolitan 22 September 2025

Ketua RT Jakarta: Peran Kita Berat, Pengeluaran Lebih Besar dari Insentif
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Insentif Rukun Tetangga (RT) di Jakarta tidak sebanding dengan peran ketua RT di lapangan.
Kusmoro (45), Ketua RT 05 RW 07 Kelurahan Kebon Sirih mengaku kerap kali memakai uang pribadi untuk kegiatan warga.
“Kalau menurut warga, kelihatannya enak jadi RT karena ada insentif. Padahal kenyataannya, peran kita berat dan pengeluaran jauh lebih besar dari jumlah insentif,” kata Kusmoro saat ditemui Kompas.com, Senin (22/9/2025).
“Kita sering nombok buat acara warga atau kebutuhan sosial. Jadi kalau cuma disebut uang operasional, ya jelas tidak sebanding,” imbuh Kusmoro.
Kusmoro menyambut baik rencana kenaikan insentif menjadi Rp 2,5 juta, tetapi ada kewajiban tambahan.
Selain itu, kenaikan insentif tersebut juga akan disumbangkan untuk Palang Merah Indonesia (PMI) sebesar Rp 500.000.
“Bulan Oktober, baru naik, langsung kita disodorin sumbangan untuk PMI Rp 500 ribu. Jadi sama saja kan, baru mau menikmati naik, sudah dipotong buat iuran. Kesannya dadakan,” kata Kusmoro.
Menurut dia, insentif tersebut akan digunakan sebagai dana operasional. Artinya, ada laporan pengeluaran yang harus dibuat dan bukan dipakai untuk kebutuhan pribadi. 
“Warga kadang lihat, wah enak ya RT dapat gaji. Padahal ini OP (operasional), bukan gaji. Kalau dipakai buat pribadi, kita susah juga karena harus ada rinciannya,” ujarnya.
Kusmoro berharap pemerintah konsisten dengan janji kampanye, yakni menaikkan insentif hingga setara Upah Minimum Regional (UMR) Jakarta. 
“Semoga benar bertahap, jangan sekali naik lalu berhenti lama. Kerja RT itu tetap jadi tulang punggung kelurahan. Mestinya jelas, ini gaji atau operasional,” tambahnya.
Sementara itu, Zulfikar (54), Ketua RT 06 RW 07 Kelurahan Kebon Sirih, sudah mengemban tugas sejak 2017 mengaku telah merasakan naik-turunnya insentif RT sejak era Gubernur Anies Baswedan.
Menurutnya, insentif terakhir yang ia terima sebesar Rp 2 juta per bulan.
Kini, dengan rencana kenaikan menjadi Rp 2,5 juta, ia justru mempertanyakan statusnya. 
“Makanya kita lagi bingung, ini gaji pribadi atau dana operasional. Kalau gaji, ya jelas buat pribadi. Kalau operasional, berarti harus ada laporan, beli macam-macam, dan itu bisa salah tangkap nanti,” ujar Zulfikar.
Ia menilai, di tengah biaya hidup yang semakin tinggi, tambahan Rp 500.000 mungkin membantu, tetapi sifatnya masih sangat terbatas. 
“Kalau RT saya kecil, mungkin masih bisa cukup. Tapi kalau RT lain yang besar, jelas berat. Apalagi kita sering keluar biaya buat acara 17-an, kerja bakti, sampai bantuan warga. Itu semua kan mesti ada dana,” katanya.
Zulfikar menegaskan, RT selama ini tidak pernah benar-benar mendapat gaji. Insentif yang disebut-sebut sebagai “gaji” tetap diperlakukan sebagai dana operasional dengan laporan pertanggungjawaban.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikkan insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) mulai Oktober 2025.
Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno mengatakan insentif RT naik jadi Rp 2,5 juta per bulan. Sedangkan insentif RW naik jadi Rp 3 juta per bulan.
“Sudah, kalau RT Rp 2 juta jadi Rp 2,5 juta dulu, kenaikan kira-kira 25 persen. RW kira-kira dari Rp 2,5 juta akan jadi Rp 3 juta lebih,” ujar Rano dikutip Sabtu (20/9/2025).
Menurut Rano, kenaikan gaji Ketua RT dan RW dilakukan secara bertahap, bukan langsung dua kali lipat seperti janji kampanye dirinya bersama Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Pilkada 2024 lalu.
Menurut dia, anggaran kenaikan gaji RT dan RW sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta.
“Artinya itu udah masuk dalam APBD-P, mudah-mudahan dalam bulan Oktober sudah ada distribusi,” jelasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.