Ketika Ribuan Ijazah Tak Lagi Tertahan Berkat Pemutihan Pemprov DKI Megapolitan 31 Desember 2025

Ketika Ribuan Ijazah Tak Lagi Tertahan Berkat Pemutihan Pemprov DKI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memutihkan sebanyak 6.050 ijazah siswa sepanjang 2025.
Program ini ditujukan bagi lulusan sekolah menengah swasta yang ijazahnya tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan,
pemutihan ijazah
tersebut dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, pemutihan diberikan kepada 117 siswa.
Tahap kedua menyasar 371 siswa, disusul tahap ketiga sebanyak 820 siswa.
Selanjutnya, tahap keempat dilaksanakan dalam dua gelombang dengan jumlah penerima masing-masing 744 siswa dan 1.238 siswa.
Adapun tahap kelima menjadi tahap dengan jumlah penerima terbanyak, yakni 2.753 siswa.
“Jumlahnya sekarang sudah 6.050 ijazah yang diputihkan oleh Pemerintah DKI Jakarta, bekerja sama dengan Baznas dan Bazis, yang nilainya kurang lebih Rp14,9 miliar,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2025).
Amir (50), warga Jakarta Pusat, akhirnya bisa mengambil
ijazah sekolah
menengah atas (SMA) setelah tertahan selama 27 tahun.
Ia mengaku senang karena dokumen penting itu kini berada di tangannya.
Ijazah tersebut belum diambil sejak lulus sekolah pada tahun 1998.
Keterbatasan ekonomi membuatnya tidak mampu melunasi kekurangan biaya saat itu.
“Saya dari pas lulus dari SMA Dwi Saka aja (belum diambil) tahun 1998. Ya perasaannya saya bangga, senang, gitu. Karena bisa keambil ijazah, gitu. Bertahun-tahun belum diambil,” jelas Amir dalam program pemutihan ijazah di Balai Kota Jakarta, Selasa.
Ketiadaan ijazah asli, kata Amir, sempat menyulitkannya dalam mencari pekerjaan.
Ia bahkan harus memohon kepada pihak sekolah agar diberi salinan ijazah demi bisa bekerja.
“Dulu saya kerja, jadi saya mohon-mohon sama kepala sekolah, minta fotokopiannya buat kerja, saya kerjanya sebagai
cleaning service
,” ucap Amir.
Kini setelah menerima ijazah melalui program pemutihan Pemprov Jakarta, Amir berencana menyimpannya dengan baik dan memanfaatkannya untuk kembali mencari pekerjaan.
“Ya saya rawat, saya simpan buat melamar kerja lagi, kalau ada kesempatan,” jelasnya.
Pramono memastikan, program pemutihan ijazah akan kembali dilanjutkan pada 2026 dengan sasaran yang sama seperti tahun ini.
“Jadi untuk tahun depan, mudah-mudahan kurang lebih sama dengan apa yang kami lakukan di tahun 2025. Kalau bisa 6.000 menurut saya cukup bagus. Jadi berapa pun akan kami lakukan untuk pemutihan,” ungkapnya.
“Ini berlaku di SMA swasta. Kalau negeri kan udah digratiskan Jakarta, sehingga swasta yang berlaku untuk itu,” imbuhnya.
Anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Dina Masyusin meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memperluas jangkauan program pemutihan ijazah.
Menurut dia, perluasan tersebut penting agar program pemutihan ijazah dapat dirasakan lebih signifikan oleh masyarakat penerima manfaat.
“Program ini sudah berjalan baik, tinggal ditingkatkan skalanya. Dengan kemampuan anggaran dan kolaborasi yang ada, saya yakin DKI bisa menuntaskan 25.000 hingga 30.000 ijazah dalam satu tahun,” ujar Dina.
Dina juga menilai pendataan serta percepatan verifikasi penerima manfaat pemutihan ijazah perlu dibenahi oleh Pemprov Jakarta.
Ia mendorong Dinas Pendidikan untuk melakukan kolaborasi dengan sekolah swasta, madrasah, serta lembaga sosial agar pelaksanaan pemutihan ijazah dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.