Kerusakan Jalan Bisa Lebih Cepat

Jakarta –

Pemerintah dipastikan tak jadi menerapkan larangan truk obesitas alias zero ODOL (Over Dimension Over Load) pada 2026 mendatang. Kebijakan itu kemungkinan baru bisa berlaku pada 2027, meski Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengingatkan risiko besar kerusakan jalan jika terus ditunda.

“Nggak tahu saya, itu lebih ke urusan Korlantas dan Kemenhub. Saya diinfokan, tapi saya nggak ikut secara dalam,” kata Dody, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (11/7/2025).

Meski begitu, Dody menilai pembatasan truk ODOL sangat penting demi menjaga umur jalan. Menurutnya, beban kendaraan ODOL bisa 2-3 kali lipat dari yang seharusnya sehingga jalan cepat rusak. “Saya pikir dari kemarin-kemarin harusnya sudah dikerjakan ya Zero ODOL, karena bukan hanya jalan nasional tapi juga jalan tol rusak, rusaknya lebih cepat dari semestinya,” ujarnya.

Ia memperkirakan umur jalan bisa anjlok dari 11 tahun menjadi hanya sekitar 3 tahun jika terus dilalui truk ODOL. Selain itu, negara juga menanggung kerugian hingga Rp 43,47 triliun per tahun dalam 10 tahun terakhir akibat praktik tersebut. “Karena kan bebannya jalan kan pasti, itu bisa 2-3 kali lipat seharusnya. Akhirnya kan usianya juga turunnya drastis, lebih daripada yang kita perkirakan di awal,” imbuhnya.

Dody juga memastikan mundurnya penerapan zero ODOL tak akan mengganggu program perbaikan jalan yang sudah berjalan. “Nggak lah (program terganggu), aman-aman. Perbaikan jalan masih lanjut,” tegasnya.

Sebelumnya, target penerapan zero ODOL pada 2026 sempat disampaikan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut pelaksanaan berpotensi mundur karena adanya permintaan tambahan waktu dari Polri untuk sosialisasi dan pemasangan alat pemantau truk di tol.

Ia juga merespons soal kekhawatiran kebijakan zero ODOL bisa memicu inflasi. “Nggak tahu saya, itu lebih ke urusan Korlantas dan Kemenhub. Saya diinfokan, tapi saya nggak ikut secara dalam,” katanya.

(shc/rrd)