Abadikini.com, SURABAYA – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melakukan peninjauan strategis terhadap operasional Pusat Data Nasional Sementara (PDNS-2) di Surabaya, Jawa Timur. Kunjungan ini merupakan langkah serius pemerintah untuk memperkuat ketahanan layanan digital pasca insiden ransomware yang melumpuhkan sistem beberapa waktu lalu.
Marsma TNI Budi Eko Pratomo, Asisten Deputi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polhukam, menyampaikan bahwa kegiatan ini menyoroti sejumlah kebutuhan mendesak untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan.
“Kegiatan ini menyoroti kebutuhan mandatory backup, replikasi terpilih berdasarkan kritikalitas aplikasi, serta penguatan keamanan melalui EDR, MFA, dan pembatasan akses administratif via private network,” ujar Budi Eko Pratomo, Jumat (12/12/2025).
Fokus Pemulihan dan Standardisasi Arsitektur
Dalam sesi pemaparan teknis, pengelola PDNS melaporkan progres pemulihan yang signifikan, mencakup dekripsi data, pembangunan kembali arsitektur keamanan (rebuild), onboarding ulang tenant, serta rencana pemindahan workload dari recovery site Serpong menuju PDNS-2 Surabaya.
Budi menambahkan bahwa melalui jaringan private PDNS, seluruh tenant akan berada dalam ekosistem dengan kebijakan keamanan terstandar.
“Backup wajib dan penguatan kontrol akses menjadi elemen krusial untuk mencegah insiden berulang,” ungkapnya.
Diskusi lintas-instansi yang melibatkan Kominfo, BSSN, Telkom, dan TelkomSigma juga menekankan pentingnya standardisasi arsitektur cloud pemerintah, konsistensi versi sistem, dan pembaruan rutin untuk menutup celah keamanan.
Pelajaran dan Rekomendasi Jangka Panjang
Insiden PDNS sebelumnya memberikan pelajaran berharga mengenai perlunya desain multi-site, pengawasan ticketing yang lebih ketat, serta kapasitas infrastruktur yang mampu mengimbangi pertumbuhan cepat kebutuhan layanan digital nasional.
Selain itu, Kemenko Polhukam mendorong kejelasan keberlanjutan lisensi kritikal yang saat ini dalam proses audit BPKP agar segera ditetapkan demi menjamin kesinambungan layanan.
Hasil peninjauan PDNS-2 Surabaya ini akan menjadi rekomendasi strategis dalam percepatan pembangunan Pusat Data Nasional permanen, serta fondasi penguatan ekosistem layanan digital pemerintah yang lebih aman, terstandarisasi, dan berkelanjutan.
