Kala Pramono Minta Jaksa Agung dan KPK Awasi Pengelolaan APBD Jakarta… Megapolitan 26 Maret 2025

Kala Pramono Minta Jaksa Agung dan KPK Awasi Pengelolaan APBD Jakarta…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur Jakarta
Pramono Anung
meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung mengawasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah yang mencapai Rp 91 triliun.
“Ini merupakan bagian preventif dari pemerintah Jakarta supaya segala sesuatu karena APBD-nya besar diawasi baik oleh Kejaksaan maupun oleh KPK,” ujar Pramono saat ditemui di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).
Pada Senin (24/3/2025), Pramono bertemu dengan pimpinan KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, ia meminta pendampingan dan pengawasan dari KPK terhadap berbagai aspek pemerintahan, termasuk perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik.
Politikus PDI Perjuangan itu menekankan pentingnya pengawasan untuk mencegah praktik korupsi dan memperbaiki sistem pemerintahan di Jakarta.
“Semua hal yang berkaitan dengan penganggaran, mulai dari perencanaan, penganggaran, kemudian hal yang berkaitan dengan aktivitas pelayanan publik, aset-aset pemda dan sebagainya, saya meminta adanya asistensi dan pendampingan,” ungkap Pramono.
Sebelumnya, pada Jumat (7/3/2025), Pramono bersama Wakil Gubernur Rano Karno mengunjungi Kejaksaan Agung dengan tujuan serupa.
Mereka bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk meminta pendampingan dalam mengawal program-program Pemprov Jakarta. 
“Secara khusus saya meminta, mohon kepada Kejaksaan Agung untuk mendampingi Jakarta di dalam berkontribusi untuk membangun bangsa ini,” ujar Pramono di Kejaksaan Agung, Jakarta, dikutip dari YouTube Kejaksaan Agung RI, Jumat (7/3/2025).
Mantan Sekretaris Kabinet ini menegaskan, besarnya
APBD Jakarta
dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional memerlukan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan anggaran.
“Jakarta memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan daerah-daerah lain. 11 persen dari produk domestik bruto (PDB) itu, APBD lebih dari Rp 91 triliun,” ucap Pramono.
Menurut dia, dengan anggaran yang besar, celah yang ada mungkin saja disalahgunakan. 
“Tentunya, kami memerlukan pendampingan supaya di dalam keputusannya di kemudian hari tidak ada ruang lubang bagi siapapun yang ingin memanfaatkan itu,” tegas dia.
Kala itu, Pramono juga berencana menjalin komunikasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, termasuk kepolisian dan TNI, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan Jakarta.
“Biasanya (mengunjungi) semua aparat penegak hukum termasuk kepolisian, KPK, Kejaksaan Agung, nanti pada waktunya juga ke TNI saya akan datang,” ucap Pramono
Selama menjabat sebagai kepala daerah, Pramono berjanji untuk bekerja sama dengan semua pihak guna mencegah praktik korupsi dan memastikan pemerintahan Jakarta yang bersih.
“Saya ingin menjalin komunikasi yang baik dengan semuanya. Jadi kalau memang ada masalah, saya tidak mau menutupi terhadap masalah yang ada di DKI, siapa pun itu. Tetapi kalau kerja samanya baik, kan akan menjadi lebih baiklah,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.