Jujur, Jangan Asal Bapak Senang!

GELORA.CO – Klaim Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengenai keberhasilan pemulihan listrik hingga mencapai 97 persen di Aceh memicu reaksi keras dari masyarakat yang sedang berjuang menghadapi bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera.

Di tengah situasi yang masih kacau, pernyataan tersebut dianggap jauh dari kenyataan lapangan yang justru menunjukkan banyak daerah masih mengalami pemadaman total.

Warga di berbagai kabupaten dan kota menegaskan bahwa rumah-rumah mereka masih gelap gulita meski disebutkan pemulihan listrik sudah hampir rampung.

Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo pada 7 dan 8 Desember 2025, Bahlil menyebut bahwa persentase listrik menyala di Aceh telah mencapai 93 persen, bahkan sebelumnya sempat diklaim 97 persen.

Namun ironisnya, saat laporan tersebut disampaikan, kondisi sebagian besar wilayah Aceh justru masih tenggelam dalam kegelapan akibat rusaknya infrastruktur kelistrikan.

Dari pantauan di berbagai lokasi yang dihimpun media, pemadaman masih meluas dan belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan signifikan.

Seperti yang disampaikan Serambinews.com, pada Senin (8/12/2025) malam, aliran listrik di banyak titik di Aceh masih padam total.

Beberapa daerah seperti Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Bireuen, hingga Gayo Lues masih belum merasakan listrik menyala normal meski klaim pemulihan digaungkan pemerintah pusat.

Fakta tersebut jelas tidak sejalan dengan pernyataan Menteri Bahlil Lahadalia yang belakangan menjadi sorotan publik.

Banyak warga di Aceh yang dihubungi Serambinews.com antara pukul 20.00–21.00 WIB mengaku bahwa listrik di tempat tinggal mereka belum juga menyala.

Hilmi Irsyadi (20), warga Gampong Pango Deah, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh, mengatakan bahwa sejak Minggu pagi listrik padam total hingga Senin malam.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Bireuen, M Zubair MH, juga mengonfirmasi hal serupa dengan mengatakan, “Malam ini seluruh Bireuen gelap, karena listrik masih padam.”

Dari Gayo Lues, laporan datang dari seorang relawan bernama Syarifah Aini yang sedang bertugas di daerah tersebut.

Aini, yang merupakan bagian dari tim Psikososial MDMC Aceh, menjelaskan bahwa pemadaman membuat aktivitas warganya sangat terhambat.

Ia bahkan harus pergi ke Masjid Taqwa Muhammadiyah untuk mencari sinyal Starlink sekaligus mandi sore karena tidak adanya listrik.

Aini menjelaskan situasi di sana dengan berkata, “Untungnya di Masjid Taqwa Muhammadiyah ada genset. Tapi, dihidupkan hanya pada setiap waktu shalat saja.”

Dari Aceh Besar, seorang dosen ISBI Aceh bernama Ichsan MSn turut melaporkan kondisi serupa yang mengganggu aktivitas masyarakat.

Ia mengatakan, “Matinya sejak magrib. Nyala siang, tapi nggak sampai lima jam mati lagi. Padahal, sudah dua hari mati,” menggambarkan betapa buruknya situasi tersebut.

Murni, seorang dosen di kawasan Darussalam, Banda Aceh, juga mengaku listrik di tempat tinggalnya masih mati total pada malam hari.

Ia merasa heran dan kecewa karena pernyataan Menteri Bahlil dinilai tidak mencerminkan kondisi sebenarnya yang dialami masyarakat.

Menurut Murni, perbedaan antara laporan dan kondisi lapangan sangat mencolok hingga menimbulkan pertanyaan besar soal keakuratan data pemerintah pusat.

Dari Sabang, seorang warga bernama Muhammad Nauval turut menyampaikan opininya mengenai pernyataan Menteri Bahlil.

Ia menyebut bahwa pernyataan itu menjadi gambaran bagaimana sebagian pejabat saat ini melakukan komunikasi politik tanpa mempertimbangkan fakta di lapangan.

Sukma, seorang dosen lain di Banda Aceh, mengungkapkan rasa geramnya karena masyarakat yang sedang tertimpa bencana justru merasa seolah dipermainkan dengan klaim yang tidak akurat.

Ia menyebut bahwa masyarakat Aceh seperti di-prank oleh Bahlil selama tiga hari terakhir sejak Jumat.

Kritik yang lebih tajam juga datang dari Juru Bicara Pemerintahan Aceh, Muhammad MTA, yang mengeluarkan bantahan resmi terhadap klaim tersebut.

Menurutnya, apa yang disampaikan Menteri Bahlil di depan Presiden Prabowo tidak sesuai dengan situasi nyata yang sedang dialami masyarakat.

Ia menilai ketidaksesuaian informasi tersebut dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat dan berpotensi mengganggu proses penanganan bencana.

Karena itu, ia menegaskan perlunya kehati-hatian semua pihak dalam menyampaikan data atau kebijakan terkait penanganan bencana.

Muhammad MTA menekankan bahwa ketepatan informasi sangat penting, terlebih saat warga sedang berada dalam situasi sulit dan membutuhkan kejelasan serta kehadiran pemerintah yang benar-benar memahami kondisi mereka.

DPR Minta Bahlil Tak Bohongi Presiden

Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, TA Khalid, mengkritik laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menyatakan bahwa 97 persen listrik di Aceh telah menyala.

Khalid menilai laporan tersebut tidak akurat dan menuduh Bahlil berbohong kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi pasca bencana banjir dan longsor yang melanda daerah tersebut.

 “Saat ini baru 60 persen listrik menyala di 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor di Aceh. Saya minta seluruh menteri untuk melaporkan data yang benar kepada Presiden, jangan bohongi Presiden, sehingga beliau bisa mengambil kebijakan yang tepat dan benar untuk rakyat,” ujar Khalid melalui telepon pada Selasa (9/12/2025).

Khalid menegaskan, kebohongan dalam laporan data dapat berdampak langsung pada rakyat, dan memperlambat penanganan bencana di Aceh.

“Laporkan data sesungguhnya, jangan asal bapak senang. Seluruh menteri saya minta untuk tidak bohongi Presiden soal banjir di Aceh,” tegasnya.

Dia juga memperingatkan bahwa jika kondisi ini dibiarkan, akan sangat merugikan masyarakat Aceh.

 “Bisa jadi saat hunian sementara dibangun, data sesungguhnya juga akan dikurangi. Ini akan mengadu pemimpin lokal di Aceh dengan rakyatnya,” tambahnya.

“Kita semua bekerja untuk rakyat, jangan sampai rakyat jadi korban atas laporan palsu yang kita sampaikan kepada Presiden,” pungkasnya.

Ombudsman Minta Pemerintah/Lembaga Laporkan Informasi Akurat

Dari Jakarta, pihak Ombudsman RI juga meminta seluruh instansi terkait, termasuk Kementerian ESDM dan PLN, agar menyampaikan informasi yang akurat, faktual, dan sesuai kondisi lapangan mengenai pemulihan listrik pascabencana banjir di Aceh.

Dalam situasi darurat, akurasi informasi sangatlah penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan kepastian dan dapat mengambil langkah penyelamatan dengan tepat.

Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro, menegaskan bahwa penyampaian informasi yang tidak sesuai fakta justru dapat menghambat pemulihan layanan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat.

“Dalam kondisi bencana, masyarakat tidak membutuhkan laporan yang dibuat untuk menyenangkan pimpinan,”

“Sampaikan kondisi apa adanya, apa yang sudah dikerjakan, apa kendalanya, dan area mana yang masih padam,” ujar Johanes pada Senin (8/12/2025) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (7/12/2025) di Bireuen, disampaikan bahwa 97 persen wilayah Aceh telah menyala dan siang kemarin ditargetkan mencapai 100 persen.

Namun, pemantauan Ombudsman RI menemukan ketidaksinkronan antara laporan tersebut dengan kondisi di lapangan.

Hingga berita ini ditayangkan, masih banyak wilayah yang mengalami pemadaman, termasuk sejumlah kawasan di Banda Aceh yang merupakan ibu kota Provinsi Aceh.

Karena fakta yang ada tidak sesuai dengan klaim Menteri ESDM sehingga pernyataan Bahlil itu menjadi bahan gunjingan di Aceh.  

Ada warga yang menyebut bahwa Bahlil banyak dramanya, bahkan ada yang menyebut itu hanyalah ‘prank’ Bahlil terhadap rakyat Aceh yang sedang dirundung bencana besar.