Jika Tak Mampu, Pemerintah Jangan Malu Minta Bantuan

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan Rp 4 miliar per kabupaten/kota terdampak bencana Sumatra, di mana itu dikhusukan untuk bayi dan perempuan.

Hal ini terlontar saat rapat terbatas penanganan bencana Sumatra bersama Presiden Prabowo di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh, Minggu 7 Desember 2025. Di mana, saat itu, Prabowo mendengar laporan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) di 52 kabupaten/kota yang mulai menipis.

“Biasanya yang kami temukan waktu datang ke lapangan misalnya pampers untuk bayi, kemudian untuk perempuan, dan lain-lain. Dan biasanya mereka minta kepada pemerintah untuk masuk ke daerah,” kata Tito dalam rapat.

Mantan Kapolri itu mengungkapkan, sebenarnya sejumlah provinsi di luar Sumatra sudah menyalurkan dukungan dengan nilai sebesar Rp 34 miliar, termasuk bantuan Rp 3 miliar ke Lhokseumawe. Namun, hal tersebut belum cukup.

“Kalau mungkin Bapak berkenan, 52 kabupaten-kabupaten ini karena kondisi tipis betul, kalau mungkin bisa dibantu Rp 2 miliar untuk pegangan mereka, untuk membantu masyarakat dalam hal-hal kecil ini pak,” ungkap Tito.

Mendengar laporan Tito, Prabowo menyanggupinya, bahkan nilainya bukan lagi Rp 2 miliar.

“Pak Mendagri, anda minta Rp 2 miliar per kabupatennya, saya kasih Rp 4 miliar,” kata Prabowo.

Selain bantuan per kabupaten/kota, Prabowo juga meminta agar kebutuhan pemerintah provinsi terdampak bencana dihitung secara terpisah. Untuk provinsi yang tingat kerusakan paling berat, akan diberikan Rp 20 miliar

“Untuk provinsi, nanti provinsi dihitung. Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat ya? Kirim Rp 20 miliar. Nanti Sumatra Utara berapa, nanti gubernurnya suruh ketemu saya,” pungkas Prabowo.