Jalan yang Berbeda Jakarta dan Jabar Atasi Siswa Nakal… Megapolitan 2 Mei 2025

Jalan yang Berbeda Jakarta dan Jabar Atasi Siswa Nakal…
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Dua pendekatan berbeda kini terlihat dalam cara pemerintah daerah menangani maraknya kenakalan remaja, khususnya tawuran antarpelajar.
Di satu sisi,
Gubernur Jawa Barat

Dedi Mulyadi
memilih jalur tegas dengan menyekolahkan
siswa bermasalah
ke
barak militer
.
Di sisi lain,
Gubernur Jakarta

Pramono Anung
mengedepankan pendekatan berbasis ruang ekspresi.
Saat ditanya soal kemungkinan akan mengikuti kebijakan Dedi Mulyadi, Pramono menyatakan, memiliki cara sendiri untuk mengatasi permasalahan siswa yang bermasalah.
“Jakarta punya kebijakan sendiri,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Jumat (2/5/2025).
Meski tidak merinci kebijakan yang akan dijalankan, Pramono sudah sejak lama menyoroti maraknya aksi tawuran di Jakarta.
Bagi mantan Sekretaris Kabinet itu, persoalan tawuran tidak cukup dilihat sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi juga sebagai kegagalan menciptakan ruang aman bagi anak muda.
“Jadi tawuran merupakan hal yang menjadi perhatian kami. Salah satu faktornya adalah yang namanya anak-anak muda yang energinya berlebihan ini memerlukan tempat untuk berekspresi,” ujar Pramono.
Sebagai langkah solutif, Pramono sebelumnya berencana merancang kebijakan membuka taman-taman kota selama 24 jam penuh.
Gagasan ini lahir dari keyakinan bahwa anak muda memerlukan ruang terbuka untuk menyalurkan energi, kreativitas, dan ekspresi sosial secara positif.
“Untuk itu mudah-mudahan akan bisa mengurangi tawuran yang ada di Jakarta,” harapnya.
Kontras dengan pendekatan Dedi Mulyadi yang telah memulai program pembinaan siswa bermasalah lewat jalur semi-militer.
Mulai hari ini, Jumat (2/5/2025), Pemprov Jawa Barat mengirim siswa bermasalah ke sekitar 30–40 barak militer untuk mengikuti pembinaan karakter selama enam bulan.
“Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap,” kata Dedi dalam keterangan pers, Senin (28/4/2025).
Peserta program dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orangtua. Selama masa pembinaan, mereka tidak akan mengikuti sekolah formal, dan akan dijemput langsung oleh personel TNI dari rumah masing-masing.
“Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya,” tegas Dedi.
Dedi juga akan menerapkan kurikulum wajib militer di sekolah-sekolah SMA atau SMK mulai tahun ajaran baru.
Tujuannya, menanamkan semangat bela negara dan mencegah perilaku menyimpang sejak dini.
“Saya serius, mulai tahun ajaran baru, Pemda Provinsi Jabar akan memasukkan kurikulum wajib militer di sekolah-sekolah,” ungkapnya pada Rabu (5/3/2025).
Dua kebijakan, dua pendekatan. Di satu sisi, ada upaya keras mendisiplinkan. Namun di sisi lain, ada ikhtiar memberi ruang tumbuh.
(Reporter: Ruby Rachmadina | Editor: Ambaranie Nadia Kemala Movanita)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.