Abadikini.com, TIKEP – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar Forum Kepala Daerah se-Maluku Utara sebagai ajang evaluasi kinerja pemerintahan daerah sekaligus sinkronisasi perencanaan pembangunan tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Gamalama Bela Hotel, Ternate, Rabu (17/12/2025).
Forum dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dan dihadiri Wakil Gubernur Sarbin Sehe, para bupati dan wali kota se-Maluku Utara, serta jajaran pimpinan OPD strategis tingkat provinsi dan kabupaten/kota, mulai dari Bappeda hingga dinas teknis seperti PUPR, Kesehatan, Pendidikan, UMKM, Perkimtan, Dukcapil, Pertanian, serta Kelautan dan Perikanan.
Agenda utama forum ini adalah meninjau capaian pembangunan sepanjang tahun 2025 serta membahas arah perencanaan pembangunan daerah pada 2026. Forum tersebut menjadi pengantar awal sebelum pembahasan teknis lebih mendalam dalam Musrenbang dan Rapat Koordinasi Tahun 2026.
Dalam sesi diskusi, Wali Kota Tidore Kepulauan yang diwakili Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemprov Maluku Utara. Namun, ia menyoroti pentingnya waktu pelaksanaan evaluasi agar lebih efektif bagi perencanaan anggaran.
Ismail mengusulkan agar rapat evaluasi digelar pada awal triwulan keempat. Menurutnya, evaluasi yang dilaksanakan menjelang akhir tahun akan sulit diakomodasi karena APBD kabupaten/kota biasanya telah ditetapkan, sehingga hasilnya baru bisa dimanfaatkan untuk tahun berikutnya.
Selain itu, Ismail menekankan perlunya transparansi terkait keberpihakan APBD Provinsi terhadap kabupaten/kota. Ia menilai paparan tersebut penting agar seluruh daerah mengetahui alokasi dan fokus pembangunan provinsi secara adil dan terbuka.
Ia juga menyinggung belum jelasnya status jalan Payahe–Dehepodo yang menjadi kewenangan provinsi. Ismail berharap, pada APBD 2026, keberpihakan anggaran Pemprov Maluku Utara dapat difokuskan untuk penanganan infrastruktur strategis tersebut di Kota Tidore Kepulauan.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menyatakan sependapat. Ia memastikan evaluasi tahunan ke depan akan dijadwalkan pada awal triwulan keempat agar hasilnya masih dapat diakomodasi dalam penyusunan APBD.
Sherly juga menegaskan komitmen Pemprov Maluku Utara untuk memfokuskan alokasi APBD 2026 bagi Kota Tidore Kepulauan, khususnya pada pembangunan dan penanganan jalan Payahe–Dehepodo.
Selain itu, Sherly memaparkan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2025 yang mencapai Rp195 miliar. Dari jumlah tersebut, sesuai komitmen kepada 10 kabupaten/kota, masing-masing akan memperoleh alokasi sebesar Rp18 miliar.
“Untuk alokasi Rp18 miliar itu, Rp10 miliar sudah ditransfer, sementara sisa Rp8 miliar akan ditransfer pekan ini. Selain itu, akan ada tambahan Rp10 miliar pada Desember ini sebagai bagian dari alokasi tahun 2026,” jelas Sherly.
