Gibran Terima Laporan Rapimnas Pemuda Katolik, Komit Buka Ruang Dialog soal Papua

Liputan6.com, Jakarta – Pengurus Pusat Pemuda Katolik secara resmi menyampaikan hasil Rapat Pimpinan Nasional Pemuda Katolik (Rapimnas) kepada Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Rabu 26 November 2025.

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kontribusi Pemuda Katolik dalam pembangunan nasional, khususnya melalui rekomendasi strategis yang dihasilkan dalam Rapimnas.

Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum PP Pemuda Katolik, Stefanus Asat Gusma, menyampaikan laporan lengkap mengenai berbagai isu strategis yang dibahas dalam Rapimnas pekan lalu. Ia menekankan bahwa organisasi membawa aspirasi dari berbagai daerah — tidak hanya terbatas pada isu umum, tetapi juga persoalan sosial dan lingkungan yang tengah dihadapi masyarakat.

“Rapimnas I 2025 yang diadakan pekan lalu mempertegas komitmen Pemuda Katolik untuk mengawal isu-isu strategis di masyarakat, khususnya isu Papua, termasuk persoalan tanah adat, pendidikan, dan layanan kesehatan. Selain itu, kami juga menyampaikan aspirasi masyarakat terkait persoalan lingkungan dan konflik sosial di Sumatera Utara. Pemerintah perlu memastikan kepastian hukum, keadilan ekologis, dan perlindungan masyarakat adat di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Gusma dalam keterangan diterima, Kamis (27/11).

Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Papua PP Pemuda Katolik, Melkior Sitokdana, memaparkan sejumlah rekomendasi hasil Rapimnas yang terkait secara spesifik dengan isu-isu di Tanah Papua. Fokus utama meliputi pengelolaan tanah adat, akses terhadap pendidikan, serta layanan kesehatan terutama di wilayah pedalaman.

Melkior menegaskan bahwa suara dan aspirasi masyarakat Papua harus menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

“Kami menyampaikan bahwa banyak PSN di Papua yang masih menghadapi kendala, baik dalam aspek transparansi, pembebasan lahan, maupun dampak sosial. Masyarakat adat perlu dilibatkan sejak awal agar tidak ada lagi ketidakadilan dalam pengelolaan tanah adat,” ujar Melkior.

Ia juga menyoroti aspek pendidikan dan kesehatan yang masih tertinggal di banyak wilayah. “RAPIMNAS merekomendasikan percepatan peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan tenaga kesehatan, terutama di daerah pedalaman. Generasi muda Papua harus mendapatkan hak pendidikan yang layak, dan masyarakat harus memperoleh layanan kesehatan yang memadai tanpa hambatan akses,” tambahnya.