Eks Kadis PUPR Sumut Topan Ginting Segera Disidang di Kasus Proyek Jalan

Jakarta –

KPK telah merampungkan berkas kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara (Sumut) yang menjerat mantan Kadis PUPR Provinsi Sumut, Topan Ginting (TOP). Topan akan segera disidang bersama dua tersangka lainnya, yaitu Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut Rasuli Efendi Siregar (RES) dan PPK Satker PJN Wilayah I Sumut Heliyanto (HEL).

“Ya, hari ini ada tahap dua, limpah dari penyidik ke penuntut untuk para tersangka dan para bukti. Ada saudara TOP, kemudian saudara HEL, satu lagi saudara RES. Ada tiga orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka yang berangkat dari kegiatan tangkap tangan KPK,” ungkap juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (24/10/2025).

Budi mengatakan penanganan perkara ini berjalan lancar hingga proses pelimpahan bisa dilakukan dengan segera. Dia mengatakan KPK berharap proses persidangan nantinya bisa menghasilkan keputusan yang adil dan sesuai fakta.

“Artinya penyidikan perkara ini berprogres sangat baik karena pihak pemberi juga sudah dalam tahap di persidangan. Jadi ini pada pihak-pihak penerimanya,” kata Budi.

“Harapannya nanti juga proses-proses di persidangan dapat berjalan dengan lancar. Nanti tentu KPK juga akan melihat fakta-fakta di persidangan untuk dilakukan analisis dan dipelajari,” lanjutnya.

“Jadi, kita ikuti persidangannya, pihak-pihak yg sekarang sudah bersidang dan nantinya setelah yang pihak penerima ini sudah tahap II tentu nanti JPU juga akan segera untuk menyidangkan ya kepada pihak-pihak tersebut,” pungkasnya.

– Topan Ginting (TOP), Kadis PUPR Provinsi Sumut
– Rasuli Efendi Siregar (RES), Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut
– Heliyanto (HEL), PPK Satker PJN Wilayah I Sumut
– M Akhirun Pilang (KIR), Dirut PT DNG
– M Rayhan Dulasmi Pilang (RAY), Direktur PT RN.

Dalam kasus ini, Topan diduga mengatur perusahaan swasta pemenang lelang untuk memperoleh keuntungan ekonomi. KPK menduga Topan mendapat janji fee Rp 8 miliar dari pihak swasta yang dimenangkan dalam proyek jalan senilai Rp 231,8 miliar itu.

KPK mengatakan Akhirun dan Rayhan telah menarik duit Rp 2 miliar yang diduga akan dibagikan ke pejabat yang membantu mereka mendapat proyek.

(ygs/ygs)