Dua ‘Blunder’ Pernyataan Banjir Sumatra Yang Bikin Heboh dan Jadi Sorotan

Setelah ramai jadi perbincangan warganet, Direktur Jenderal Gakkum Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho kemudian memberikan klarifikasi atas pernyataan sebelumnya. Dia menuturkan, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sudah menelusuri sumber-sumber gelondongan kayu yang terbawa banjir di Sumatera. Termasuk potensi berasal dari pembalakan dan praktik ilegal lainnya.

Kayu-kayu yang terbawa banjir di Sumatera disebutnya dapat berasal dari beragam sumber. Mulai dari pohon lapuk, pohon tumbang, material bawaan sungai, area bekas penebangan legal, hingga penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) dan pembalakan liar (illegal logging). 

“Terkait pemberitaan yang berkembang, saya perlu menegaskan bahwa penjelasan kami tidak pernah dimaksudkan untuk menafikan kemungkinan adanya praktik ilegal di balik kayu-kayu yang terbawa banjir, melainkan untuk memperjelas sumber-sumber kayu yang sedang kami telusuri dan memastikan setiap unsur illegal logging tetap diproses sesuai ketentuan,” jelasnya, Minggu, 30 November 2025.

Sepanjang 2025 saja, Gakkum Kemenhut sudah menangani sejumlah kasus terkait pencucian kayu ilegal di sekitar wilayah terdampak banjir di Sumatera. Termasuk di Aceh Tengah pada Juni 2025 saat penyidik mengungkap penebangan pohon secara tidak sah di luar areal PHAT dan kawasan hutan oleh pemilik PHAT dengan barang bukti sekitar 86,60 meter kubik kayu ilegal.  

Tidak hanya itu, di Solok, Sumatera Barat pada Agustus 2025 berhasil diungkap kegiatan penebangan pohon di kawasan hutan di luar PHAT yang diangkut menggunakan dokumen PHAT dengan barang bukti 152 batang kayu/log, 2 unit ekskavator, dan 1 unit bulldozer. 

Di Kepulauan Mentawai dan Gresik pada Oktober 2025, Ditjen Gakkumhut dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyita 4.610,16 meter kubik kayu bulat asal Hutan Sipora yang pengeluarannya turut melibatkan dokumen PHAT bermasalah. 

Sementara di Sipirok, Tapanuli Selatan pada Oktober 2025, diamankan 4 unit truk bermuatan kayu bulat sebanyak 44,25 meter kubik dengan dokumen kayu yang bersumber dari PHAT yang telah dibekukan.

“Kejahatan kehutanan tidak lagi bekerja secara sederhana. Kayu dari kawasan hutan bisa diseret masuk ke skema legal dengan memanfaatkan dokumen PHAT yang dipalsukan, digandakan, atau dipinjam namanya. Karena itu, kami tidak hanya menindak penebangan liar di lapangan, tetapi juga menelusuri dokumen, alur barang, dan alur dana di belakangnya,” tuturnya.

Menyusul klarifikasi Dwi Januanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto meminta maaf kepada Bupati Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Gus Irawan. Permintaan maaf ini disampaikan setelah sebelumnya dia menilai banjir di Tapsel tidak terlalu mengkhawatirkan.

“Pak, saya surprise, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf, Pak Bupati. Bukan berarti kami tak peduli,” kata Suharyanto saat mengunjungi Desa Aek Garoga, Batang Toru, Senin (1/12/2025).

Suharyanto mengatakan, kunjungannya ke Tapanuli Selatan hingga Tapanuli Utara sebagai bentuk kepedulian. Dia juga memastikan pemerintah ingin membantu masyarakat.

“Kami tentu saja hadir di Tapanuli ini untuk membantu seluruh masyarakat,” ucapnya.