DPRD DKI "Warning" Pemprov: Musim Hujan, Infrastruktur Penanganan Banjir Harus Dikebut Megapolitan 12 Desember 2025

DPRD DKI “Warning” Pemprov: Musim Hujan, Infrastruktur Penanganan Banjir Harus Dikebut
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
— Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDIP Hardiyanto Kenneth mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim hujan.
Kenneth meminta percepatan seluruh infrastruktur penanganan banjir agar Jakarta tidak kembali dilanda genangan setiap tahun.
“Infrastruktur itu bukan sekadar bangunan fisik. Ini bentuk komitmen jangka panjang untuk menjaga keselamatan warga. Ini harus dibenahi segera jika kita ingin cegah banjir dari hulu hingga hilir,” ujar Kenneth saat dikonfirmasi
Kompas.com
, Jumat (12/12/2025).
Kenneth menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur pengendali banjir.
Sebab, persoalan genangan yang terus muncul menunjukkan banyak hal sebenarnya dapat dicegah sejak awal.
Ia menyebut normalisasi dan naturalisasi sungai perlu dijalankan, sistem drainase harus ditata ulang, dan seluruh pompa air stasioner maupun mobile dalam kondisi optimal.
“Banyak kawasan padat yang saluran air kecilnya tersumbat atau ukurannya tidak cukup. Kondisi ini harus segera diperbaiki,” kata Kenneth.
Selain itu, Kenneth juga menyoroti wilayah pesisir Jakarta yang semakin rentan banjir rob akibat penurunan tanah dan kenaikan permukaan air laut.
Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta, ada 19 RT dan dua ruas jalan di wilayah Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara tergenang banjir rob pada Sabtu (6/12/2025) pukul 15.00 WIB.
Ketinggian air yang merendam kawasan tersebut bervariasi mulai 10 hingga 60 sentimeter.
Dengan begitu, Kenneth mengingatkan soal penguatan turap dan perbaikan tanggul laut tidak boleh ditunda.
“Wilayah seperti Muara Baru, Muara Angke, dan Penjaringan hidup dalam risiko harian. Tanggul laut harus diperkuat,” ujarnya.
Adapun penanganan banjir, termasuk rob di Jakarta disebut tidak bisa dikerjakan satu instansi saja.
Kenneth menekankan perlunya koordinasi antara Pemprov DKI, pemerintah pusat, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat.
“Program jangan berhenti hanya karena pergantian kepemimpinan. Penanganan banjir butuh kesinambungan,” tutupnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.